Jumlah Anggota Polri Aktif Duduki Jabatan Sipil Mencengangkan! Bukan Ribuan, Tapi...

Jakarta, tvOnenews.com – Mabes Polri akhirnya mengungkap angka pasti soal personel kepolisian yang kini 'bersebaran' di berbagai kementerian dan lembaga negara.

Meski membantah ada ribuan, jumlahnya tetap bikin tercengang, yakni ada sekitar 300 anggota Korps Bhayangkara. Hal itu dibenarkan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Polisi Sandi Nugroho.

Dia memastikan cuma ratusan anggota tersebut yang berada di level jabatan manajerial kementerian maupun lembaga, tidak lebih dari jumlah tersebut.

“Jadi, bukan berarti 4.132 orang itu adalah semuanya menduduki posisi sipil manajerial yang memengaruhi meritokrasi, bukan. Tapi ada sekitar 300 orang yang ada," kata dia, dikutip Selasa, 18 November 2025.

Meski begitu, Sandi tidak membuka rinci posisi atau lembaga mana saja yang ditempati. Sandi menegaskan, penempatan anggota Polri di luar struktur bukan inisiatif Korps Bhayangkara, melainkan murni permintaan dari kementerian/lembaga. Prosedurnya pun berlapis.

Setelah permintaan diterima, Kapolri menugaskan As SDM melakukan asesmen untuk mencari personel yang paling sesuai. Barulah kemudian Kapolri mengeluarkan surat perintah penugasan.

Untuk pejabat berpangkat Inspektur Jenderal (bintang dua) keatas, penugasan harus melalui persetujuan Presiden. Sementara untuk pangkat dibawahnya, rekomendasi dilakukan kepada pejabat setingkat menteri.

“Selama ini pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Polri yang bekerja di luar struktur didasarkan pada mekanisme yang ditentukan undang-undang. Jadi, penentuan untuk penugasan di luar struktur, itu karena adanya permintaan dari kementerian lembaga terkait," kata dia lagi.

Sebelumnya diberitakan, Polri langsung bergerak cepat menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan penugasan anggota Polri di jabatan sipil.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo disebut telah menggelar rapat di Mabes Polri untuk merumuskan respons institusi atas putusan tersebut. Rapat berlangsung pada Senin pagi, 17 November 2025, dan menghasilkan sejumlah langkah awal agar pelaksanaan putusan tidak menimbulkan polemik maupun multitafsir.

“Polri tentu mengapresiasi dan menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadi pagi Bapak Kapolri sudah mengumpulkan para pejabat terkait untuk membahas langkah-langkah yang harus dilaksanakan,” ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Polisi Sandi Nugroho.