Segera Diumumkan, Begini Hitung-hitungan UMP 2026 yang Disetujui Prabowo

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah telah memutuskan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Formula perhitungan UMP 2026 dipastikan sama dengan tahun sebelumnya. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ada perubahan pada alpha atau indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Saat ini, lanjut dia, pemerintah tengah melakukan sosialisasi sampai pada saatnya nanti diumumkan kepada publik. "UMP sudah selesai, formulanya sama. Indeksnya sudah ada, indeksnya berbeda. Nah, nanti akan diumumkan pada waktunya, sekarang sedang sosialisasi," kata Airlangga di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (28/11/2025). Airlangga menyebut acuan perhitungan UMP 2026 di antaranya memperhitungkan perkembangan ekonomi dan indeks kebutuhan hidup layak (KHL). Hal itu sesuai kriteria Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). "Acuannya kan perkembangan perekonomian, kemudian indeks dari kehidupan layak berdasarkan kriteria ILO," ujar dia. Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri mengatakan nilai alpha akan diperluas atau ditambah dari sebelumnya 0,10 sampai dengan 0,30. "Rumusnya sama, variabel-variabel dalam rumus sama, hanya saja kata MK alpha-nya yang harus ada adjustment sedikit. Apa adjustment? Yaitu pemerintah harus mempertimbangkan KHL. Nah di situlah bedanya dengan penetapan upah yang sebelumnya," terang Indah. Prabowo Setuju Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui besaran UMP 2026 "Beliau (Prabowo) setuju lah, tapi range-nya berapa. Nanti kita update ya," ujar Yassierli. Menurut Yassierli, hal itu juga sudah sesuai dengan amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, Dewan Pengupahan Daerah juga akan terlibat lebih banyak dalam penetapan UMP ke depannya. "Range artinya ada pilihan sesuai amanat dari MK itu bahwa setiap Dewan Pengupahan Daerah itu diberikan wewenang untuk mengusulkan besaran kenaikan upahnya kepada gubernur," imbuh Yassierli. Range yang dimaksud akan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) baru yang kini masih disusun. Dalam PP terbaru, ditegaskan juga bahwa penentuan upah minimum harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, pertumbuhan ekonomi dan inflasi. "Jadi amanat dari MK harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, harus mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, harus mempertimbangkan inflasi, dan kemudian memberikan kewenangan kepada Dewan Pengupahan Daerah secara aktif," imbuh Yassierli. Sebagai informasi, UMP 2026 akan diumumkan dalam waktu dekat. Pemerintah menargetkan pengumuman akan dilakukan sebelum 31 Desember 2025 dan berlaku mulai Januari 2026. (nba)

Segera Diumumkan, Begini Hitung-hitungan UMP 2026 yang Disetujui Prabowo

Berita Terkait

Strategik Prabowonomic Ungkap Pidato Presiden Prabowo di WEF Davos Bukti Indonesia Jadi Penggagas Baru Ekonomi Global

Budi Djiwandono Disebut Bakal Jadi Menlu, PKB Angkat Bicara Soal Isu Reshuffle Kabinet

Ditanya Mahasiswa Soal Pembangunan Papua, Gibran Rakabuming Jawab Tegas: Jangan Sampai Kena OTT

Soal Paspampres yang Viral Kena Tegur Jurnalis Saat Jaga Prabowo di London, Begini Faktanya Kata Danpaspampres

Topik Terkait

Upah Minimum Provinsi

Ump 2026

Airlangga Hartarto

Pertumbuhan Ekonomi

Kebutuhan Hidup Layak

Dewan Pengupahan Daerah

Inflasi

Kebijakan Ketenagakerjaan

Prabowo Subianto

Saksikan Juga

Gegara Tersinggung, Adik Tega Bunuh Kakak Ipar dengan Sadis!

Terjaring Penertiban PKL, Pedagang Sate di Malioboro Tantrum!

Menolak Masuk Dewan Perdamaian Trump, Kini China Tuntut Keadilan Warga Palestina

Bhabinkamtibmas dan Babinsa Memohon Maaf atas Tuduhan Terhadap Pedagang Es 'Spons'

Debt Collector di Jombang jadi Korban Pembacokan OTK

Jalur Lembah Anai Masih dalam Proses Perbaikan Pascabencana

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Banjir

Aceh

Polda Metro Jaya