Prabowo Perintahkan Evaluasi Prosedur-Pencegahan Kebakaran Gedung Terra Drone, Mendagri: Kita Semu Berduka

“Tapi kemudian daerah-daerah, biasanya yang sudah ada di Mal Pelayanan Publik (MPP). Kalau DKI ini MPP-nya cuma satu dimiliki oleh provinsi, tapi kalau di daerah lain total semuanya seingat saya ada 296 Mal Pelayanan Publik. Nah, di Mal Pelayanan Publik itu ada outlet untuk mengeluarkan PBG, Persetujuan Bangunan Gedung,” terang Tito.

Kemudian Tito menegaskan bahwa salah satu syarat untuk Persetujuan Bangunan Gedung itu adalah Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Termasuk mengenai pencegahan, apakah gedung itu layak untuk mencegah terjadinya kebakaran atau mitigasi bila terjadi kebakaran. 

“Maka nanti biasanya akan dicek oleh Dinas Pemadam Kebakaran pada saat Sertifikat Laik Fungsi itu akan diterbitkan. Syaratnya salah satunya Dinas Pemadam Kebakaran akan melihat, apakah tempat itu ada alat pemadam kebakaran? Kemudian apakah di tempat itu ada, misalnya, jalur evakuasi? Sprinkler, bila terjadi kebakaran untuk memadamkan cepat, dan lain-lain,” ungkap Tito.

“Nah ini yang sedang didalami oleh kepolisian, Polres Jakarta Pusat, dan juga nanti saya juga akan menurunkan tim dari Kemendagri. Karena kita juga memahami aturan ini. Aturan ini biasanya dibuat melalui Perda, Peraturan Daerah. Nah, untuk PBG, dari Itjen (Inspektorat Jenderal) nanti akan saya turunkan. Itjen Kemendagri untuk melihat masalah administrasi ini, sehingga gedung ini bisa berdiri,” sambungnya. (ars/rpi)