Respons Menteri ATR/BPN, DPR Usul Anggaran Cetak Sawah Dialihkan Beli Lahan Pertanian Produktif

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo mengusulkan anggaran untuk melakukan cetak sawah dialihkan untuk membeli lahan pertanian produktif.

Hal ini merespons pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid soal masifnya alih fungsi lahan sawah di Indonesia.

Dia menjelaskan berdasarkan data Kementetian ATR/BPN, alih fungsi lahan pertanian mencapai 554.000 hektar setiap tahunnya.

Menurutnya, jumlah itu sangat mengkhawatirkan dan bisa menjadi ancaman serius bagi ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

“Setelah membaca pernyataan Nusron Wahid, saya memiliki pola pikir baru. Jika alih fungsi lahan sawah mencapai 554 ribu hektar per tahun, maka konsep swasembada pangan harus segera di evaluasi,” ucap Firman kepada wartawan, Rabu (24/12/2025).

Dia menyebut kebijakan cetak sawah baru selama ini sering menghadapi berbagai kendala. Mulai dari kesiapan infrastruktur irigasi, ketersediaan lahan, serta butuh biaya yang mahal.

Namun, kata Firman, hasil yang didapat dari cetak sawah baru belum optimal untuk meningkatkan produksi pangan nasional. Untuk itu, dia mengusulkan agar anggaran untuk cetak sawah baru digunakan untuk membeli lahan pertanian produktif.

“Saya punya gagasan sangat rasional dan layak dipertimbangkan yakni mengubah konsep anggaran cetak sawah baru sebaiknya digunakan untuk membeli lahan pertanian produktif sudah beririgrasi teknis dan dikelola Pemerintah,” katanya.

Menurutnya, cara tersebut bisa mempersingkat waktu tanpa perlu membuka lahan baru, pembangunan irigrasi, hingga penyesuaian kondisi tanah.

“Dengan cara produksi pangan bisa langsung meningkat tanpa menunggu waktu lama dan tanpa boros anggaran,” ujar Firman.

“Jika dikelola pemerintah, efisiensi bisa ditingkatkan dan risiko kerugiaan dapat ditekan ini penting untuk memastikan swasembada pangan benar-benar terwujud,” tandasnya. (saa/ree)