Legislator PDIP Lontarkan Kritik Tajam Sebut Kemenhut Langgar Aturan Soal Komersialisasi Kawasan Hutan

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi IV DPR RI mengkritik tajam adanya kawasan hutan yang beralih fungsi hingga menjadi faktor utama penyebab maraknya bencana alam berupa tanah longsor dan banjir bandang.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDIP, Sonny T. Danaparamita pun tak segan-segan melontarkan kritik tajam ke Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terkait berubahnya fungsi kawasan hutan menjadi komersialisasi.

Ia menyebut arah kebijakan dari Kemenhut lebih mengutamakan eksploitasi kawasan hutan menjadi komersial dengan mengabaikan fungsi ekologi.

"Pengabaian terhadap fungsi ekologis demi mengejar target ekonomi dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum," kata Sonny saat rapat bersama Kemenhut di DPR RI, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Sonny juga mengkritisi arah kebijakan pemerintah terkait dengan ketimpangan luas peruntukan kawasan hutan lindung dan konservasi dengan hutan produksi.

Ia menyebut pemerintah lebih berpihak pada hutan produksi yang hanya menguntungkan para elite dan pemodal.

Menurutnya arah kebijakan tersebut terbilang bertentang dengan hukum seperti Pasal 33 (3) UUD 45.

Kritik tersebut diselaraskan Sonny melalui data yang dimuat pihaknya berupa luas hutan produksi saat ini mencapai 68,2 juta hektare (55%) jauh melampaui total akumulasi hutan konservasi dan hutan lindung yang hanya sebesar 56,7 juta hektare.

"Jika arah kebijakan terus dipaksakan untuk kepentingan komersial hingga mendominasi kawasan tanpa keseimbangan fungsi lindung, maka Kementerian Kehutanan bisa dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melenceng dari filosofi dasar undang-undang," ungkapnya.

Sonny pun mencontohkan peristiwa banjir yang kerap melanda Banyuwangi tempat dapilnya.

Ia memaparkan adanya fenomena 'Alih Fungsi Tanaman' berupa penggantian tanaman keras menjadi komoditas ekonomi seperti tebu.

Sonny menilai langkah ini sebagai kebijakan yang abai terhadap daya dukung lingkungan, terutama dalam menjaga fungsi hidrologis hutan.

"Di Banyuwangi, dampak nyata sudah terlihat banjir mulai terjadi akibat hilangnya tanaman keras yang diganti tebu. Negara tidak boleh hanya mengejar angka produksi sambil menutup mata terhadap bencana yang mengintai masyarakat bawah," katanya.

Sonny juga mengkritik minimnya perlindungan hukum bagi masyarakat di sekitar hutan. 

Ia mencatat tiga persoalan utama yang harus segera dievaluasi berupa sistem bagi hasil, target PNBP yang agresif.

"Mobilisasi Massa Luar. Ironisnya, aktivitas pembabatan hutan tersebut seringkali melibatkan tenaga kerja dari luar daerah, sehingga meminggirkan peran masyarakat lokal sebagai 'Jagawana' (penjaga hutan)," tegas dia.

Sonny pun mendesak Kemenhut untuk segera melakukan reorientasi kebijakan. 

Ia meminta agar sistem bagi hasil dirumuskan kembali dengan payung hukum yang kuat serta memastikan masyarakat lokal menjadi subjek utama dalam pengelolaan hutan, bukan sekadar penonton.

"Tujuan penyelenggaraan kehutanan adalah kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Jangan sampai orientasi ekonomi yang berlebihan justru menghancurkan aset masa depan bangsa," pungkasnya.(raa)