Yusril Tegaskan Reformasi Polri Fokus pada Pembenahan Internal hingga Revisi UU Kepolisian

Jakarta, tvOnenews.com - Sudah sejauh mana proses Reformasi Polri? Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan hingga saat ini Komite Percepatan Reformasi Polri masih berada pada tahap pembahasan awal melalui rapat-rapat pleno. Menurutnya, komite telah mendengarkan paparan dari Komisi Reformasi Internal Polri yang dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang fokus pada pembenahan administratif dan penyesuaian berbagai peraturan internal. “Pembahasan mencakup aspek administrasi, kepangkatan, karier, serta peningkatan pelayanan Polri dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, termasuk pendekatan hukum dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” kata Yusril di Jakarta, pada Kamis (22/1/2026). Ia menambahkan, reformasi tersebut juga berkaitan erat dengan penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru, yang menuntut berbagai penyesuaian dalam tugas dan fungsi kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Terkait laporan kepada Presiden, Yusril menyampaikan draf laporan reformasi Polri ditargetkan selesai pada akhir Januari. Saat ini, Komite Percepatan Reformasi Polri menggelar rapat secara intensif untuk merumuskan pokok-pokok persoalan strategis yang akan disampaikan kepada Presiden. “Laporan kepada Presiden berbentuk rekomendasi. Di dalamnya bisa terdapat beberapa alternatif kebijakan yang nantinya dapat dipilih oleh Presiden, atau bahkan Presiden dapat mengambil pandangan lain berdasarkan masukan yang ada,” ujarnya. Yusril menegaskan isu-isu teknis yang bersifat internal, seperti mekanisme promosi, mutasi, rekrutmen, pendidikan, dan kepangkatan, tidak seluruhnya akan dimuat dalam laporan kepada Presiden karena hal tersebut lebih menjadi ranah internal Kepolisian. Mengenai revisi Undang-Undang Kepolisian, Yusril menyatakan langkah tersebut menjadi keniscayaan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan pengaturan jabatan sipil yang dapat diisi oleh anggota Polri harus diatur dalam undang-undang. “Setelah laporan disampaikan kepada Presiden, maka proses perumusan rancangan undang-undang perubahan atas Undang-Undang Kepolisian harus segera dilakukan,” ucap Yusril. Dalam pembahasan internal komite, Yusril mengungkapkan adanya berbagai gagasan terkait struktur kelembagaan Polri. Sebagian pihak menghendaki struktur kepolisian tetap seperti saat ini, sementara gagasan lain mengusulkan adanya kementerian yang menaungi Polri, sebagaimana Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menaungi TNI. “Semua gagasan tersebut belum menjadi keputusan final. Komite akan menyampaikan beberapa alternatif rekomendasi kepada Presiden. Pada akhirnya, keputusan berada di tangan Presiden dan DPR, karena struktur, tugas, dan pertanggungjawaban Polri diatur oleh undang-undang,” pungkas Yusril. (muu)

Yusril Tegaskan Reformasi Polri Fokus pada Pembenahan Internal hingga Revisi UU Kepolisian

Berita Terkait

TNI-Polri Dapat Jatah Lebih Banyak Jadi Petugas Haji Tahun Ini

Kapolri Resmikan Direktorat PPA dan PPO, Ini Daftarnya

Menteri PANRB Dukung Langkah Polri Lindungi Anak dan Perempuan Lewat Direktorat Baru, Begini Komitmen Kapolri

Kuota Petugas Haji TNI-Polri Naik Dua Kali Lipat Lebih, Menhaj Ungkap Alasannya

Topik Terkait

Yusril Ihza Mahendra

Reformasi Polri

Kapolri

Polri

Kuhap

Saksikan Juga

Timothy Ronald Kembali Dilaporkan ke Polda Jatim Dugaan Penipuan Kripto

Protes Mahalnya Daging Sapi, Pedagang Mogok Berjualan Selama 3 Hari

Tim SAR Temukan Enam Jenazah Korban Pesawat ATR 42-500

Curah Hujan Diperkirakan Masih Tinggi Hingga Sepekan Kedepan

Proses Evakuasi ABK KM Puji Manunggal Sejati Berlangsung Dramatis

Ditetapkan Tersangka, Sudewo Bantah Lakukan Jual Beli Jabatan

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Banjir

Aceh

Polda Metro Jaya