Soroti Masalah Perbatasan Indonesia-Malaysia, ISWAMI Dorong Pemberitaan yang Akurat Demi Hubungan Kedua Negara

Jakarta, tvOnenews.com - Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia Indonesia (ISWAMI) mendorong agar media di Malaysia dan Indonesia untuk menyajikan pemberitaan yang akurat dan berimbang terkait penyelesaian perbatasan darat di wilayah Sabah-Kalimantan Utara (Kaltara).

Presiden ISWAMI Malaysia, Datuk Ahmad Zaini Kamaruzzaman, menegaskan bahwa proses perundingan penandaan dan pengukuran di kawasan Outstanding Boundary Problem (OBP) telah berlangsung secara harmonis antara kedua negara.

Menurutnya, proses tersebut tidak didasarkan pada prinsip timbal balik, kompensasi, maupun perhitungan untung dan rugi.

"ISWAMI berharap media massa memberikan laporan yang tepat, benar dan berpegang kepada prinsip dan etika kewartawanan dan tidak memberikan naratif yang boleh mengeruhkan hubungan baik kedua-dua negara," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (23/1/2026).

Sebelumnya, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam (NRES) Malaysia telah menegaskan bahwa pemberitaan media bertanggal 22 Januari 2026 yang menyebut “Malaysia memberikan 5,207 hektar tanah kepada Indonesia sebagai pampasan untuk tiga kampung kawasan Nunukan, berdekatan sempadan Sabah-Kalimantan” tidak sesuai dengan fakta.

Penyelesaian pengukuran sempadan darat tersebut dilakukan melalui penandatanganan Perjanjian Persefahaman (MoU) antara Malaysia dan Indonesia pada 18 Februari 2025.

Kesepakatan itu dicapai setelah melewati proses perundingan teknis yang panjang, komprehensif, dan transparan selama lebih dari 45 tahun.

Kesepahaman untuk mempercepat penyelesaian isu sempadan darat di sektor Sabah–Kaltara juga telah disetujui dalam kunjungan kenegaraan mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, ke Malaysia pada 8 Juni 2023.

Dalam proses tersebut, perwakilan Pemerintah Negara Bagian Sabah turut terlibat sebagai bagian dari delegasi Malaysia.

"ISWAMI yakin pimpinan kedua-dua negara telah mengambil pendekatan diplomasi berlandaskan semangat muhibah dan setiakawan, " kata Ahmad Zaini.

Selain itu, ISWAMI berharap pemerintah kedua negara dapat memberikan penjelasan atau taklimat khusus kepada media agar isu penyelesaian sempadan ini dapat dipahami secara utuh.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya spekulasi negatif di tengah masyarakat dan memastikan informasi yang disampaikan kepada publik bersifat faktual. (rpi)