Pengamat: Keluarga Korban Kecelakaan ATR 45-500 Berhak Dapat Kepastian dan Pendampingan Hukum

Jakarta, tvOnenews.com – Insiden kecelakaan pesawat ATR 45-500 yang jatuh di kawasan Pegunungan Bulusaraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Sabtu (17/1/2026), kembali menambah daftar duka dunia penerbangan Indonesia. Dalam peristiwa tersebut, seluruh penumpang dan awak pesawat yang berjumlah 10 orang dilaporkan meninggal dunia. Pengamat hukum penerbangan, Columbanus Priaardanto mengingatkan keluarga korban agar mewaspadai pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang berpotensi memanfaatkan situasi pascakecelakaan pesawat ATR 45-500 dengan registrasi PK-THT tersebut. “Keluarga korban harus segera mendapatkan pendampingan hukum yang jelas sesuai undang-undang penerbangan yang berlaku, baik nasional maupun internasional, agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujar Columbanus Priaardanto yang akrab disapa Danto, Jumat (23/1/2026). Tangis Haru Keluarga Pesawat ATR 42-500Sumber : YouTube KKP RI Menurut Danto, pendampingan hukum diperlukan agar keluarga korban memperoleh kepastian hukum atas hak-haknya. Ia juga menekankan pentingnya pernyataan resmi dari PT Indonesia Air Transport selaku operator pesawat terkait mekanisme pemenuhan hak bagi ahli waris korban. “Kita masih menunggu pernyataan resmi dari PT Indonesia Air Transport mengenai bagaimana pemenuhan hak-hak keluarga korban. Selama ini masih minim edukasi terkait hukum udara yang berlaku, baik di Indonesia maupun internasional, dalam kasus kecelakaan pesawat,” katanya. Seluruh Korban Kecelakaan Pesawat ATR 42-500 DitemukanSumber : dok. Basarnas Danto menegaskan, hak-hak ahli waris korban dilindungi oleh hukum nasional serta konvensi internasional. Perlindungan tersebut mencakup hak penumpang maupun hak awak pesawat dan pilot yang menjadi korban dalam insiden tersebut. “Hak ahli waris dijamin oleh hukum Negara Republik Indonesia dan juga konvensi internasional, baik sebagai penumpang maupun sebagai kru dan pilot,” ujarnya. Ia menjelaskan, ketentuan mengenai kecelakaan pesawat dan tanggung jawab pengangkut telah diatur dalam sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, serta Konvensi Montreal 1999 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017. “Pasal 357 UU Nomor 1 Tahun 2009 menjelaskan bahwa kecelakaan pesawat udara adalah peristiwa dalam pengoperasian pesawat yang mengakibatkan korban meninggal dunia, luka berat, atau kerusakan serius pada pesawat. Selain itu, kewajiban pelaporan, investigasi, dan penanganan kecelakaan diatur dalam Pasal 358 hingga Pasal 360 undang-undang yang sama,” jelasnya. Sementara itu, proses pencarian dan evakuasi korban telah dilakukan oleh tim Basarnas bersama TNI dan Polri. Seluruh korban dilaporkan telah ditemukan. (rpi)

Pengamat: Keluarga Korban Kecelakaan ATR 45-500 Berhak Dapat Kepastian dan Pendampingan Hukum

Berita Terkait

Kronologi Longsor Sampah di Bantargebang Tewaskan 4 Orang, Terdengar Suara Gemuruh hingga Teriakan Panik Warga

Update Longsor Sampah TPST Bantargebang, Empat Orang Tewas Tertimpa Gunungan Sampah, Ini Nama-nama Korban

Hujan dan Angin Puting Beliung Porak-porandakam Pohon dan Bangunan di Sampang, Satu Orang Tewas

Pelajar Tewas Tertembak Polisi di Makassar, KemenPPPA: Bukan Kewenangan Kami

Topik Terkait

Pesawat Atr 45 500

Pangep

Sulawesi Selatan

Korban

Keluarga

Saksikan Juga

Panglima TNI Keluarkan Perintah Siaga 1, Ada Apa?

7 Orang Tewas, Pengelola TPST Bantargebang Terancam Pidana

Nadiem Makarim jadi Saksi Terdakwa Ibrahim Arief

8 Posko BPJS Kesehatan Siap Melayani Pemudik

Petugas Gabungan Cek Kelayakan Bus Antar Kota di Terminal Comal, Pemalang

CCTV Remaja 19 Tahun Buang Bayi Hasil Hubungan Gelap

Viral

Jakarta

Prabowo Subianto

Banjir

Kpk

Aceh