Isu Reshuffle Kabinet Prabowo Menguat, PAN dan Golkar Langsung Bereaksi Singgung Kewenangan Presiden: Penilaiannya Murni

Jakarta, tvOnenews.com - Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali santer mengemuka. Kabar tersebut mendapat tanggapan dari Ketua Komisi VII DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay.

Saleh menegaskan bahwa reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dijamin konstitusi.

Ia menyebut, sejak awal Presiden Prabowo yang memilih dan meminta para menteri untuk bergabung sebagai pembantunya di kabinet pemerintahan.

Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya, Presiden pula yang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja para menteri. 

Karenanya, jika ada pihak yang dinilai perlu dievaluasi atau diganti, hal tersebut menjadi kewenangan penuh kepala negara.

“Siapa pun tidak punya kewenangan untuk membatasi kewenangan presiden ini. Penilaiannya tentu murni dari beliau. Bisa saja berdasarkan evaluasi pribadi atau bisa juga atas masukan orang lain yang dinilainya benar,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (24/1/2026).

Saleh menilai reshuffle hampir selalu memunculkan pihak-pihak yang merasa tidak puas. Namun, jika keputusan telah diambil Presiden, maka seluruh elemen harus menghormatinya.

Menurut dia, evaluasi kabinet oleh Presiden Prabowo merupakan hal yang wajar dan sah secara konstitusional, sehingga tidak boleh ada pihak yang mencoba membatasi kewenangan tersebut.

“Bisa saja orang itu berharap Prabowo mengganti seseorang yang dianggap tidak mampu. Tapi, pada kenyataannya ternyata yang diganti adalah orang yang dianggapnya rajin dan berhasil,” ujarnya.

Terkait sikap PAN, Saleh mengatakan partainya berharap jika reshuffle benar dilakukan, sosok pengganti dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik dari pejabat sebelumnya.

Ia menilai masih banyak agenda strategis yang harus diselesaikan Presiden Prabowo pada periode pemerintahan ini.

“Tidak hanya pekerjaan rutin seperti biasa. Tetapi ada tantangan besar yaitu melaksanakan dan membumikan Astacita Prabowo-Gibran. Selain itu, ada juga musibah di Sumatera yang memerlukan perhatian dan penanganan yang sangat serius,” ucapnya.

Dalam konteks internasional, Saleh meyakini Presiden Prabowo ingin memperkuat posisi Indonesia di panggung global.

Ia menilai berbagai kerja sama lintas negara perlu segera diwujudkan agar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Meski demikian, Saleh menegaskan apa pun keputusan Presiden, diharapkan mampu membawa manfaat bagi bangsa dan negara.

“Kita tunggu saja bagaimana keputusannya nanti. Apa pun yang diputuskan, semoga dapat membawa kebaikan bagi semua,” tuturnya.

Reaksi Ketum Golkar Bahlil Lahadalia

Di sisi lain, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, turut menanggapi isu rencana reshuffle kabinet yang disebut-sebut akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) itu tidak memberikan jawaban tegas terkait kemungkinan kader Golkar terkena perombakan kabinet.

Bahlil menegaskan, posisi menteri pada dasarnya adalah pembantu presiden.

"Kita sebagai menteri itu kan pembantu presiden," kata Bahlil usai rapat dengan Komisi XII DPR di kompleks parlemen, Kamis (22/1).

Ia menambahkan, Presiden memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat maupun memberhentikan menteri.

Menurut Bahlil, reshuffle kabinet sepenuhnya berada dalam hak prerogatif Presiden.

"Yang namanya pembantu presiden, mengangkat, memberhentikan menteri itu adalah hak prerogatif presiden," ujarnya. (rpi)