Ahok Ungkap Lapangan Golf Jadi Lokasi Favorit Negosiasi Minyak: Murah, Sehat, dan Efektif

Jakarta, tvOnenews.com – Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) periode 2019–2024, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengungkapkan fakta menarik terkait praktik negosiasi bisnis migas di level internasional. Dalam persidangan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026), Ahok menyebut lapangan golf sebagai tempat negosiasi minyak paling murah, sehat, dan efektif.

Menurut Ahok, dibandingkan lokasi lain seperti restoran mewah atau klub malam, lapangan golf justru menjadi pilihan paling rasional untuk membangun komunikasi dengan para pengusaha minyak dunia. Selain lebih hemat biaya, aktivitas tersebut juga dinilai lebih sehat karena melibatkan olahraga dan aktivitas di luar ruangan.

“Saya kira golf adalah tempat negosiasi paling sehat dan paling murah. Jemur, jalan, murah, dan bayarin anggota main itu sangat murah,” ujar Ahok saat memberikan kesaksian di hadapan majelis hakim.

Ahok menjelaskan, kebiasaan tersebut ia temui sejak awal menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina. Ia menyadari bahwa banyak pengusaha minyak asal Amerika Serikat, termasuk dari perusahaan raksasa seperti Exxon dan Chevron, memiliki kegemaran bermain golf. Situasi itu kemudian dimanfaatkan sebagai ruang informal untuk membangun komunikasi bisnis yang lebih cair.

“Karena misalnya saya nego dengan Exxon, saya mau minta bagian saham, itu ada negosiasi di lapangan golf. Nah, itu biasa,” tuturnya.

Ahok bahkan mengaku sempat belajar bermain golf secara serius demi menyesuaikan diri dengan budaya pergaulan bisnis di sektor energi global. Ia mengikuti sekolah golf agar dapat berinteraksi lebih leluasa dengan para mitra strategis Pertamina, tanpa harus terjebak dalam jamuan mahal yang menurutnya tidak efisien dan berpotensi bermasalah.

“Kalau di klub malam itu mahal dan tidak sehat. Golf lebih masuk akal,” kata Ahok menegaskan.

Pernyataan Ahok tersebut muncul dalam sidang pemeriksaan saksi terkait perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018–2023. Dalam perkara ini, jaksa mendakwa sembilan orang terdakwa dari berbagai entitas di lingkungan Pertamina dan perusahaan swasta yang bergerak di sektor pelayaran serta perdagangan energi.

Adapun sembilan terdakwa tersebut antara lain pemilik manfaat PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Kerry Adrianto Riza, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Agus Purwono, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, Komisaris PT Pelayaran Mahameru Kencana Abadi Gading Ramadhan Juedo, serta Komisaris PT Jenggala Maritim Nusantara Dimas Werhaspati.

Selain itu, terdapat pula Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Maya Kusuma, Vice President Trading Produk Edward Corne, serta Direktur Feedstock and Product Optimization PT KPI Sani Dinar Saifudin.

Jaksa menilai para terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar. Total kerugian negara dalam perkara ini ditaksir mencapai Rp285,18 triliun.

Kerugian tersebut terdiri atas:

• Kerugian keuangan negara sebesar 2,73 miliar dolar AS dan Rp25,44 triliun

• Kerugian perekonomian negara senilai Rp171,99 triliun

• Keuntungan ilegal sebesar 2,62 miliar dolar AS

Secara rinci, kerugian keuangan negara mencakup 5,74 miliar dolar AS dari pengadaan impor BBM dan Rp2,54 triliun dari penjualan solar nonsubsidi sepanjang 2021–2023. Sementara itu, kerugian perekonomian negara berasal dari kemahalan harga pengadaan BBM yang berdampak luas terhadap beban ekonomi nasional.

Dalam kesaksiannya, Ahok menegaskan bahwa praktik negosiasi di lapangan golf bukanlah sesuatu yang aneh dalam dunia bisnis migas global. Menurutnya, pendekatan informal seperti ini justru sering menjadi pintu masuk komunikasi strategis sebelum pembahasan formal di meja rapat.

Namun demikian, Ahok juga menekankan bahwa seluruh proses pengambilan keputusan di Pertamina tetap harus mengikuti mekanisme resmi dan ketentuan hukum yang berlaku. Ia menyebut aktivitas informal hanya sebatas membangun komunikasi awal, bukan sebagai sarana transaksi ilegal.

Kesaksian Ahok tersebut menjadi salah satu sorotan dalam persidangan kasus besar Pertamina, mengingat besarnya kerugian negara yang diduga timbul serta posisi strategis sektor energi dalam perekonomian nasional. Sidang perkara ini dijadwalkan masih akan berlanjut dengan pemeriksaan saksi-saksi lainnya dalam waktu dekat. (ant/nsp)