Bencana Sumatra, Menteri Ara Andalkan CSR Swasta untuk Bangun 2.603 Hunian Tetap di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintah mulai mengandalkan skema gotong royong dan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mempercepat pembangunan hunian tetap bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, mengungkapkan ribuan rumah sudah mulai dibangun sejak Desember 2025.

“20 Desember kita sudah mulai membangun hunian tetap ya, dan mohon doanya bisa mungkin 5 bulan ini selesai di masa tanggap darurat, dengan mengombinasikan CSR dari yayasan teman-teman semua sebanyak 2.603 rumah,” kata Maruarar Sirait dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Selasa (27/1/2026).

Ara sapaan akrab Maruarar, menargetkan sebagian besar hunian tetap tersebut dapat rampung pada Mei 2026 dan tersebar di tiga provinsi terdampak bencana.

“Semoga bulan Mei mungkin sudah jadi sebagian besar itu, baik di Aceh, Sumatera Barat, maupun Sumatera Utara,” ujarnya.

Ara menyebut, pembangunan rumah dilakukan tanpa menunggu skema anggaran negara yang dinilai memakan waktu. Ia memilih memulai lebih awal dengan dukungan pihak swasta.

“Izinkan saya juga akan terus menggalang supaya ini bisa bergerak cepat dukungan dari pihak swasta yang 20 Desember kemarin sudah dimulai 2.603,” ucapnya.

Ia mengaku turun langsung melakukan peletakan batu pertama pembangunan hunian tetap di sejumlah wilayah di Sumatera Utara.

“Saya datang sendiri untuk groundbreaking itu di Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Tapanuli Utara. Sekarang juga sedang bergerak di Aceh di Tamiang dan sebentar lagi akan di Sumatera Barat,” ungkap Ara.

Menurut Ara, gotong royong menjadi kekuatan utama dalam percepatan pemulihan pascabencana, meski tidak tercatat dalam APBN.

“Gerakan gotong royong ini kekuatan bangsa kita ini, yang tidak terukur, karena tidak ada dalam APBN, tapi ada dalam hati kita dan kemauan kita,” katanya.

Ia menilai, jika menunggu sistem secara penuh, pembangunan hunian tetap akan berjalan lebih lambat.

“Karena tentunya kalau kita menunggu satu sistem keseluruhan itu perlu waktu,” ujarnya.

Selain pembangunan fisik, Ara menyampaikan pemerintah juga mempercepat sinkronisasi data dan lokasi relokasi melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

“Kami sudah rapat dua minggu ini di Kementerian Dalam Negeri, karena Pak Tito sebagai koordinator satgas,” katanya.

Dalam proses relokasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memastikan lokasi hunian tetap memenuhi sejumlah kriteria utama.

“Yang pertama secara hukum itu tidak bermasalah. Kedua juga secara teknikal artinya tidak dalam potensi yang banjir atau longsor, aman,” jelas Ara.

Selain itu, lokasi hunian tetap juga harus dekat dengan pusat kehidupan masyarakat.

“Jangan jauh dari ekosistem kehidupan karena membangun rumah ini nanti kalau ladangnya sama rumahnya jauh nanti orang nggak mau tinggal,” ujarnya.

Ara menegaskan, pembangunan hunian tetap dalam jumlah besar menjadi tanggung jawab kementeriannya, sementara skala kecil berada di bawah penanganan BNPB.

“Yang menjadi porsi kami adalah hunian tetap yang dalam jumlah yang besar mengelompok,” pungkasnya.

(rpi/ree)