Ketum PBNU: Keputusan Indonesia Masuk Board of Peace Perkuat Dukungan ke Palestina

Jakarta, tvOnenews.com - Langkah Indonesia bergabung dalam forum internasional Board of Peace memicu perdebatan di dalam negeri. Di satu sisi, PBNU menilai partisipasi tersebut penting untuk memperkuat dukungan terhadap perjuangan Palestina. 

Namun di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) justru meminta pemerintah mempertimbangkan ulang keikutsertaan itu.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh pasif dalam berbagai inisiatif global yang berkaitan dengan masa depan Palestina. 

Menurutnya, keterlibatan Indonesia merupakan bagian dari komitmen moral dan kemanusiaan terhadap bangsa yang masih berjuang atas hak-haknya.

“Keberadaan Indonesia tidak boleh tinggal diam, tidak boleh tidak ikut serta, di dalam inisiatif itu tentu saja untuk kepentingan membantu bangsa Palestina,” ujar Gus Yahya di Jakarta, Sabtu (31/1/2026).

Gus Yahya mengakui adanya perbedaan pandangan dari sejumlah pihak terkait forum Board of Peace. Meski demikian, ia menilai hingga saat ini belum tersedia platform alternatif yang mampu mengonsolidasikan upaya perdamaian Palestina secara global.

“Sebagian orang mungkin tidak setuju dengan Board of Peace itu mengenai sejumlah elemen-elemen atau dimensinya, tetapi persoalannya adalah bahwa saat ini belum ada alternatif platform membangun satu upaya internasional dengan konsolidasi internasional untuk perdamaian Palestina,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa forum tersebut sejauh ini menjadi satu-satunya wadah yang muncul untuk menghimpun dukungan internasional bagi Palestina, sementara opsi lain belum terlihat.

Karena itu, menurutnya, Indonesia tidak boleh mengambil sikap diam dalam perjuangan rakyat Palestina.

Menurut dia, keterlibatan Indonesia dalam upaya tersebut semata-mata ditujukan untuk kepentingan kemanusiaan dan dukungan terhadap bangsa Palestina.

“Keikutsertaan Indonesia tentu saja untuk membantu bangsa Palestina, bukan untuk kepentingan yang lain,” ujarnya.

MUI Minta Pemerintah Pertimbangkan Ulang

Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan pandangan berbeda. MUI meminta pemerintah meninjau kembali keputusan bergabung dalam Board of Peace, termasuk membuka opsi untuk menarik diri dari forum tersebut.

Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis menilai keputusan Indonesia masuk ke Board of Peace sebagai langkah yang tidak berpihak kepada Palestina.

"Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina," kata Cholil Nafis.

Senada dengan itu, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim menilai Board of Peace sebagai bentuk nyata neokolonialisme.

"MUI menegaskan bahwa isu Palestina bukan sekadar konflik biasa, melainkan persoalan penjajahan, perampasan hak dasar, dan kejahatan serta pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional," kata Sudarnoto.

Sudarnoto juga menegaskan sikap MUI yang menolak konsep “perdamaian semu” sebagaimana yang diatur oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump karena dinilai tidak berbasis pada prinsip keadilan.

Selain itu, MUI berpandangan bahwa setiap inisiatif perdamaian yang tidak secara tegas mengakui Palestina sebagai bangsa terjajah dan tidak menjadikan pengakhiran pendudukan Israel sebagai prasyarat utama berpotensi melanggengkan kolonisasi dalam kemasan perdamaian.

Perbedaan sikap antara PBNU dan MUI ini menambah dinamika perdebatan publik mengenai posisi Indonesia dalam Board of Peace serta arah dukungan diplomatik terhadap Palestina.