Ingatkan Indonesia di Wilayah 'Ring of Fire', PDIP Berangkatkan Tiga Bus Baguna

Jakarta, tvOnenews.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto bersama Ketua DPP Dedi Sitorus dan Ribka Tjiptaning memberangkatkan tiga unit bus Badan Penanggulangan Bencana (Baguna). 

Pelepasan armada kemanusiaan tersebut dilakukan di Kantor Megawati Institute, Jakarta Pusat, Sabtu (31/1/2026).

Pelepasan bus Baguna ini merupakan bagian dari komitmen PDI Perjuangan dalam merespons meningkatnya frekuensi bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. 

Armada tersebut disiapkan untuk mendukung kegiatan evakuasi, distribusi logistik, serta bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana.

Sekjen Partai PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, bersama Ketua DPP PDIP, Dedi Sitorus, dan Ribka Tjiptaning, memberangkatkan tiga bus Baguna, di Kantor Megawati Institute, Jakara Pusat, Sabtu (31/1). (Foto: tvOnenews.com/Julio Trisaputra)

Dalam sambutannya, Hasto mengatakan bahwa kehadiran Baguna telah menjadi bagian dari kerja-kerja partai sejak lama, tidak hanya dalam penanganan bencana, tetapi juga sebagai upaya mitigasi.

Menurutnya, kondisi geografis Indonesia menuntut kesiapsiagaan yang tinggi terhadap potensi bencana.

“Baguna itu sejak awal memang dihadirkan sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana oleh partai. Kita hidup di wilayah Ring of Fire, dan Indonesia adalah negara kepulauan, bukan negara kontinental. Artinya, risiko bencana selalu ada dan harus diantisipasi,” ujar Hasto.

Hasto menjelaskan bahwa meningkatnya bencana alam tidak bisa dilepaskan dari persoalan kerusakan lingkungan.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kebijakan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan dan perlindungan alam.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengecek fasilitas bus Badan Penanggulangan Bencana (Baguna). (Foto: tvOnenews.com/Julio Trisaputra)

Dalam kesempatan tersebut, Hasto juga menyinggung kebijakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait moratorium hutan serta pembatasan izin bagi pengusaha untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit. 

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis dan visioner dalam menjaga keseimbangan ekologi.

“Ketika Ibu Mega mengambil kebijakan moratorium hutan dan tidak memberikan izin kepada pengusaha-pengusaha untuk pengembangan sawit, itu bukan keputusan yang mudah. Namun, itu adalah langkah terobosan yang penting, karena kita harus jujur melihat bahwa bumi ini sudah menderita,” katanya.