Fraksi PDIP Sarankan Beberapa Langkah Terkait Merosotnya IHSG hingga Mundurnya Para Pejabat BEI dan OJK

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit merespons terkait merosotnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Tak hanya itu Dolfie juga menyoroti pengunduran diri sejumlah pejabat Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Menurutnya terdapat dinamika pasar modal domestik sehingga terdapat koreksi harga IHSG.

"Dinamika pasar modal domestik yang tengah terjadi saat ini, telah mengakibatkan terkoreksinya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pascapengumuman kebijakan pembekuan rebalancing IHSG oleh MSCI Inc. pada 28 Januari 2026," katanya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (31/1/2026). 

Sumber :

• istimewa - antaranews

Penurunan tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)— hingga sekitar 7–8% turun dalam satu sesi, bahkan lebih dari 10% di beberapa hari awal pergerakan. 

Baca Juga

Transparansi dalam Penegakan Hukum Pasar Modal: Data Sanksi Kasus Una Via hingga 31 Oktober 2026

"Sentimen investor menjadi sangat hati-hati, bahkan banyak investor asing menunggu dan melakukan penyesuaian portofolio," tambahnya.

Menurutnya, perlu ada prioritas yang segera dijalankan oleh OJK untuk merespons situasi saat ini.

"Kedepan, prioritas yang harus segera dijalankan oleh OJK adalah segera menjalankan kesesuaian standar internasional MSCI sebelum Indeks MSCI diumumkan pada bulan Mei mendatang, melalui berbagai langkah struktural," katanya.

Merespon hal tersebut, Komisi XI DPR RI telah mememberikan penguatan melalui regulasi free float untuk meningkatkan regulasi pasar hingga mencegah resiko manipulasi harga.

"Komisi XI DPR RI telah memberikan penguatan bagi OJK dan PT. Bursa Efek Indonesia untuk melakukan regulasi free float yang mengarah pada penguatan big cap dan kebijakan free float yang diarahkan untuk meningkatkan likuiditas pasar, mencegah risiko manipulasi harga, meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor, dan memperkuat pendalaman pasar modal," terangnya. 

Hal ini telah menjadi kesimpulan rapat kerja komisi 11 DPR RI dan OJK pada tanggal 3 Desember 2025.

Dolfie berharap dengan kebijakan ini, OJK dan BEI juga bisa memperhatikan beberapa prinsip

"Saya berharap, melalui kebijakan free float 7,5% menjadi minimal 10-15%, OJK dan Bursa Efek Indonesia bisa memperhatikan 5 hal yaitu Dirancang bertahap, terukur, dan diferensiatif, diiringi penguatan basis investor domestik, didukung oleh insentif dan pengawasan yang efektif, mencegah risiko manipulasi harga, meningkatkan transparansi," pungkasnya. (muu)