Serangan ke Gaza Terus Terjadi, DPR Minta Indonesia Tegas di Board of Peace: Jangan Cuma Simbolik

Jakarta, tvOnenews.com - Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BOP) tidak boleh bersifat simbolik, di tengah konflik Palestina-Israel yang terus diwarnai pelanggaran hak kemanusiaan.

Indonesia diminta bersikap tegas jika forum tersebut gagal menjaga komitmen perdamaian, terutama di Gaza.

Hal itu disampaikan Komisi I DPR RI, buntut masih terjadinya serangan di tengah gencatan senjata yang dinilai bertentangan dengan tujuan awal pembentukan BOP.

“Indonesia masuk ke BOP bukan untuk sekedar hadir atau simbolik. Kita bergabung karena ingin mendorong perdamaian yang nyata, terutama di Gaza,” ujar Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, Senin (2/2/2026).

Ia menjelaskan, BOP dibentuk sebagai wadah negara-negara yang memiliki komitmen kuat terhadap penghentian konflik dan perlindungan warga sipil.

Namun, ketika serangan justru terjadi di tengah upaya gencatan senjata, termasuk ke wilayah pengungsian, hal itu dinilai mencederai semangat forum tersebut.

“Kalau di dalam perjalanan justru terjadi pelanggaran kemanusiaan, apalagi dilakukan secara berulang, maka itu harus menjadi perhatian serius. Tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.

Amelia menekankan Indonesia memiliki posisi strategis di BOP dan tidak sekadar mengikuti sikap negara lain.

Dengan posisi tersebut, Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menyuarakan keberatan serta mendorong forum tetap berada di jalur perdamaian.

“Kita bukan negara followers. Kita punya hak bersuara dan ikut menentukan arah. Kalau ada pihak yang terus melanggar, tentu ada konsekuensi yang harus dibahas bersama,” ujar Legislator Fraksi Partai Nasdem dari dapil Jawa Tengah VII itu.

Lebih lanjut, Komisi I DPR RI memandang evaluasi terhadap efektivitas BOP sebagai langkah wajar apabila pelanggaran kemanusiaan terus berulang tanpa mekanisme koreksi yang jelas.

Menurut Amelia, keanggotaan Indonesia di forum internasional harus memberikan manfaat konkret bagi upaya perdamaian, bukan justru membiarkan kekerasan berlanjut.

“Kalau BOP keluar dari tujuan awalnya, maka pemerintah perlu mengevaluasi langkah-langkah yang diambil. Prinsip kita jelas, mendukung perdamaian dan menolak segala bentuk pelanggaran kemanusiaan,” katanya.

Ia menegaskan, Komisi I DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan luar negeri pemerintah agar tetap sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menentang penjajahan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.