Polda NTB Pegang Identitas Bandar Sabu yang Pasok AKP Malaungi, Jaringan Terus Diburu

Dipecat dan Berstatus Tersangka

Dalam proses internal kepolisian, AKP Malaungi telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan. Sanksi tersebut diputuskan melalui sidang Kode Etik Profesi Polri yang digelar pada Senin sore.

Selain sanksi etik, AKP Malaungi juga resmi menyandang status tersangka dalam perkara pidana narkotika. Ia dijerat dengan pasal berat yang mengatur peredaran gelap narkotika dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup atau pidana mati, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pasal yang dikenakan terhadap AKP Malaungi meliputi:

• Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

• Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

• Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

• Alternatif pasal lainnya, Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Komitmen Bersih Narkoba di Internal Polri

Polda NTB menegaskan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara transparan dan profesional. Aparat tidak akan memberikan toleransi terhadap anggota yang terlibat dalam peredaran narkoba, apalagi jika memanfaatkan jabatan dan kewenangan untuk melindungi jaringan kriminal.

Kholid menegaskan, pengembangan terhadap bandar berinisial KE dan jaringan lainnya akan terus dilakukan hingga tuntas. Polisi juga memastikan setiap pihak yang terbukti terlibat akan diproses sesuai hukum tanpa pandang bulu.

Kasus AKP Malaungi menjadi perhatian publik karena melibatkan pejabat di lingkungan satuan narkoba, yang sejatinya berada di garda terdepan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Polda NTB berharap pengungkapan ini dapat menjadi peringatan keras sekaligus bukti komitmen institusi dalam membersihkan internal dari praktik kejahatan narkoba. (ant/nsp)