Layanan Kesehatan Haji Dialihkan ke KemenHaj, DPR Ingatkan Risiko: Belum Punya Pengalaman Teknis Medis

Jakarta, tvOnenews.com - Pengelolaan layanan kesehatan haji resmi dialihkan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ke Kementerian Haji (KemenHaj). Kebijakan ini langsung disorot DPR RI.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania mengingatkan, ada risiko besar di balik pengalihan tersebut.

Ia menilai KemenHaj belum memiliki pengalaman teknis medis dalam mengelola layanan kesehatan jamaah di Arab Saudi.

“Ini adalah risiko yang besar karena KemenHaj belum memiliki pengalaman teknis medis dalam mengelola ribuan nakes dan obat-obatan nantinya di Arab Saudi,” ujar Dini, Kamis (12/2/2026).

Diketahui, mulai 2026 KemenHaj akan memegang kendali penuh atas kesehatan haji yang sebelumnya dikelola Kemenkes.

Untuk mendukung kebijakan itu, KemenHaj mengajukan anggaran Rp63,7 miliar untuk fasilitas kesehatan dan lebih dari Rp1 triliun untuk petugas.

Dini menegaskan kesiapan tata laksana, alat kesehatan, hingga sumber daya manusia harus benar-benar dipastikan sebelum kewenangan sepenuhnya dijalankan.

“Saya juga menaruh perhatian besar pada layanan kesehatan haji dan operasional petugas di Arab Saudi,” katanya.

Ia mempertanyakan kesiapan teknis agar pengalihan ini tidak berdampak pada keselamatan dan kenyamanan jamaah.

“Bagaimanakah kesiapan pelaksanaan tata laksana kesehatan, alat kesehatan, maupun petugas medis agar tidak mengganggu keselamatan dan juga kenyamanan jamaah,” tegasnya.

Selain itu, Dini juga mempertanyakan efektivitas pemanfaatan fasilitas kesehatan haji di luar musim haji.

Menurutnya, perlu kejelasan apakah fasilitas tersebut hanya difungsikan di Arab Saudi atau juga bisa dimanfaatkan di dalam negeri.

“Penyelenggaraan haji dilakukan setahun sekali, lalu bagaimanakah pemanfaatan fasilitas kesehatan haji di luar musim haji?” ujarnya. (rpi/dpi)