Wacana Pilkada Lewat DPRD, Pengamat: Biaya Politik Gila-gilaan, Demokrasi Tak Harus Selalu Coblos Langsung

Jakarta, tvOnenews.com - Perdebatan sistem pemilihan kepala daerah di tengah wacana pengembalian pilkada melalui DPRD, sejumlah pengamat menilai mekanisme tidak langsung justru membuka ruang musyawarah perwakilan sekaligus menekan praktik politik uang yang selama ini melekat pada pilkada langsung.

Pengamat politik Citra Institute, Yusak Farchan, menyebut akar persoalan demokrasi elektoral di daerah bukan pada legitimasi rakyat, melainkan ongkos politik yang sangat mahal sejak awal pencalonan.

“Karena perjalanan pilkada langsung sejak 2005 sampai sekarang memang menunjukkan biaya politik yang tinggi. Kalau kita buka tahap-tahapnya, ada empat tahap krusial yang mau tidak mau membuat kandidat mengeluarkan biaya besar,” kata Yusak saat dihubungi, Selasa (17/02/2026).

Ia menjelaskan, biaya sudah membengkak bahkan sebelum kandidat resmi maju. Proses mendapatkan dukungan partai politik menjadi pintu pertama pengeluaran besar, terlebih jika harus membangun koalisi.

“Satu partai saja, kalau standar ‘aman’ misalnya Rp300–Rp500 juta, dan ada banyak partai, itu sudah sangat besar. Tahap berikutnya adalah kampanye. Wilayahnya luas, kandidat tidak mungkin menjangkau semuanya dengan cara-cara biasa. Makanya muncul politik uang,” ujarnya.

Menurut Yusak, keterbatasan waktu kampanye membuat kandidat sulit menjangkau seluruh pemilih. Kondisi ini mendorong penggunaan cara instan berupa pembelian suara.

“Belum lagi tahap pembelian suara. Di beberapa daerah, satu suara bisa sangat mahal. Kalau ditotal, biaya untuk menjadi wali kota atau bupati bisa mencapai puluhan miliar,” kata dia.

Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai perubahan sistem pilkada juga berkaitan erat dengan efisiensi anggaran negara. Pemilihan langsung yang melibatkan seluruh pemilih membutuhkan biaya logistik dan penyelenggaraan sangat besar.

“Kalau kita bicara efisiensi, memang keunggulan pilkada melalui DPRD akan memotong banyak proses, terutama biaya pemilihan langsung,” kata Iwan.

Ia mengungkapkan besarnya anggaran pilkada dapat terlihat dari alokasi tahun 2024 yang mencapai puluhan triliun rupiah.

“Kalau kita lihat berdasarkan alokasi anggaran umum tahun 2024, ada sekitar Rp38,2 triliun yang dianggarkan untuk pilkada langsung,” ujarnya.

Meski demikian, Iwan mengingatkan sistem tidak langsung tetap menyimpan risiko elitis dan transaksi politik di tingkat parlemen daerah sehingga pilkada langsung dinilai masih sejalan dengan semangat reformasi.