MUI Jawab 'Menohok' Soal Perbedaan Awal Ramadan Pemerintah dan Muhammadiyah

Jakarta, tvOnenews.com - Perbedaan awal Ramadan 1447 Hijriah antara pemerintah dan Muhammadiyah kembali terjadi tahun ini. Di tengah potensi perdebatan di masyarakat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai perbedaan waktu memulai puasa merupakan hal yang wajar dalam praktik keagamaan di Indonesia.

Ketua Umum MUI, Anwar Iskandar, menegaskan keberagaman pandangan tidak bisa dilepaskan dari karakter bangsa Indonesia yang majemuk, termasuk dalam kehidupan umat Islam.

“Selanjutnya, bangsa kita ini adalah bangsa yang terdiri dari latar belakang yang berbagai-bagai itu adalah sebuah keniscayaan sebagai bangsa yang berbhinneka tunggal ika termasuk juga umat Islam,” ujar Anwar Iskandar dalam Konferensi Pers Sidang Isbat 1 Ramadan 1447 H di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/2/2026).

Ia mengungkapkan banyaknya organisasi kemasyarakatan Islam turut mempengaruhi praktik ibadah yang berbeda secara teknis.

“Bahkan di Indonesia ini ada lebih dari 80 ormas-ormas Islam di Indonesia, yang perbedaan-perbedaan organisasi ini memungkinkan adanya amaliyah dan ubuddiyah yang berbeda-beda tetapi perbedaan itu hanya menyangkut masalah-masalah yang sifatnya itu ijtihad yang sifatnya itu teknis secara qath’i tidak beda, secara qath’i semua sama,” katanya.

Karena itu, perbedaan memulai maupun mengakhiri Ramadan dinilai tidak perlu dipertentangkan selama tidak menyentuh prinsip akidah.

“Oleh karena itu kemungkinan adanya memulai puasa atau mengakhiri puasa berbeda itu menjadi sebuah keniscayaan yang bisa kita pahami, yang bisa kita maklumi, tetapi yang paling penting itu keutuhan sebagai umat Islam itu yang harus senantiasa kita jaga,” ujarnya.

Anwar bahkan meminta masyarakat membiasakan diri menerima perbedaan sebagai bagian dari dinamika kehidupan berbangsa.

“Oleh karena itu, penting untuk saling memahami dan saling menghormati, bahkan kalau perlu kita sebagai bangsa yang demokratis ini perlu membiasakan diri untuk berbeda, untuk berbeda asal jangan soal prinsipil saja, asal jangan soal akidah saja asal jangan soal qhat’i saja karena dengan demikian maka ini menjadi bagian dari dinamika yang memperkaya khazanah ilmu pengetahuan kita,” tuturnya.

Menurutnya, perbedaan yang dikelola dengan baik justru dapat memperkuat stabilitas nasional. Perbedaan akan menjadi sebuah harmoni yang menjaga persatuan bangsa.

“Perbedaan yang dimanage dengan baik akan menjadi sebuah harmoni yang indah, yang itu juga akan menjadi sesuatu yang penting bagi persatuan Indonesia, dan persatuan Indonesia itu menjadi bagian yang penting dari tercipta stabilitas nasional, dan stabilitas nasional itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi memungkinkan kita semuanya terutama pemerintah dan rakyat untuk berbuat lebih banyak dan lebih baik bagi masa depan bangsa kita,” pungkasnya.

Seperti diketahui, pemerintah menetapkan awal Ramadan 1447 H pada Kamis, 19 Februari 2026 melalui sidang isbat berbasis rukyat dan hisab, sementara Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026 menggunakan metode hisab. Perbedaan metode penentuan hilal tersebut kembali membuat awal puasa di Indonesia tidak berlangsung serentak tahun ini.(agr/raa)