Polemik Bantuan Diaspora Aceh di Malaysia Tertahan Bea Cukai, DPR Desak Izin Segera Dipermudah

Jakarta, tvOnenews.com - Polemik izin masuk bantuan dari warga Aceh yang tinggal di Malaysia (diaspora) untuk korban bencana di Sumatra mencuat dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/2/2026).

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mendesak agar persoalan kewenangan segera diputus agar bantuan tidak berlarut-larut tertahan.

“Yang terakhir saya tangkap masalah bantuan dari warga Aceh yang di Malaysia, itu untuk memasukkan barang sekarang ini jadi kewenangannya siapa pak mendagri? Supaya cepat diputus di sini,” tegas Dasco.

Menanggapi hal itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menjelaskan bahwa kewenangan berada di Bea Cukai Kementerian Keuangan.

Ia menyebut bantuan tersebut murni dari diaspora Aceh di Malaysia, bukan dari pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat.

“Kewenangan dari bea cukai, kementerian keuangan ini dari diaspora mereka kumpul-kumpul warga Aceh di sana, kami sudah ketemu langsung dengan presiden datuk Mansur datang ke sini,” ujar Tito.

Tito memaparkan rincian bantuan yang kini sudah berada di Port Klang, Malaysia. Di antaranya minyak goreng 3.000 liter senilai Rp1 miliar, gula pasir sekitar Rp50 juta, air mineral Rp672 juta, makanan siap saji 5.000 dus senilai Rp1 miliar, pakaian baru 3.000 karung senilai Rp126 miliar, Al-Quran Rp1 miliar, hingga kloset toilet Rp4,8 miliar.

“Barangnya sekarang sudah ada di port klang. Namun kami sudah mengirim surat kepada ditjen bea cukai kemenkeu, intinya adalah untuk minyak goreng dan gula pasir kita perlu ada surat dari kementerian teknis, yaitu mentan, karena minyak goreng dan gula pasir apakah boleh dimasukkan,” jelasnya.

Tito juga mengungkapkan, rencana pengiriman beras sebelumnya ditolak.

“Tadinya mereka mau kirim beras juga tapi kita tolak. Sebaiknya jangan beras, karena kita sudah swasembada beras,” katanya.

Masalah lain muncul pada pakaian baru senilai Rp126 miliar. Bea Cukai mempertanyakan dampaknya terhadap produksi dalam negeri.

“Pakaian baru ini nilainya cukup tinggi, 3.000 karung, bukan pakaian bekas. Rp 126 miliar. Nanti bisa dicek sama-sama dengan bea cukai di pelabuhan kekeuh di lhokseumawe,” ujar Tito.

Ia menegaskan pemerintah siap mengawal distribusi agar tidak disalahgunakan.

“Kami sampaikan bahwa ini kami akan awasi langsung dari pelabuhan itu kita sama TNI Polri awasi supaya langsung masuk ke tempat pengungsi, tidak untuk dijual kemana2. Kami siap bertanggung jawab untuk itu,” tegasnya.

Merespons Mendagri Tito, Dasco menilai bantuan tersebut hanya bersifat satu kali dan tidak akan mengganggu pasar domestik.

“Ini kan cuma pengiriman satu kali? Sumbangan dari wargaAaceh yang tinggal di Malaysia. Saya pikir mungkin mentan ga keberatan kali kan ini karena jumlahnya ga terlalu banyak. Pak Mentan?” kata Dasco sambil memanggil Menteri Pertanian.

Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman kemudian menanggapi dengan hati-hati.

“Usul kami kalau bisa beras ini sangat sensitif,” ujarnya.

Dasco menegaskan kembali bahwa tidak ada beras dalam pengiriman tersebut.

“Enggak ada beras pak, hanya minyak goreng dan gula pasir sedikit itu,” balasnya.

Mentan Amran tetap mengingatkan soal pengawasan.

“Kalau masih bisa, usul kami, karena kami juga ekspor minyak goreng besar-besaran ke beberapa negara. Tapi kalau memang bisa itu diuangkan, tapi kalau harus masuk, saya kira pengawasan yang sangat ketat,” katanya.

Namun Dasco menilai opsi diuangkan justru akan menambah kerumitan.

“Ini sudah keburu dibeli, barangnya tinggal dikirim, dan hanya 1 kali. Dan saya pikir mungkin kita bisa kasih dispensasi karena cuma sekali, daripada nanti kita kan repot harus diuangkan lagi, beli lagi,” ujarnya.

Ia pun meminta koordinasi lintas kementerian segera dilakukan.

“Pak mensesneg dan menkeu bisa koordinasi dengan dirjen bea cukai, ini kita sudah dengar mentan, karena ini namanya sumbangan hanya 1 kali dan jumlahnya tidak ganggu. Saya pikir pak mendagri kita bisa realisasi secepatnya supaya barang-barang ini bisa masuk dan diawasi ketat langsung ke pengungsian dalam rangka sambut puasa dan hari raya lebaran,” tandas Dasco.(rpi/raa)