- Istimewa
Viral Paspor Anak Awardee LPDP Berujung Permintaan Maaf, Akui Salah Ucap dan Picu Kegaduhan Publik
Jakarta, tvOnenews.com - Permintaan maaf terbuka disampaikan seorang penerima beasiswa negara, Dwi Sasetyaningtyas, setelah video yang menampilkan paspor Inggris milik anaknya viral dan menuai polemik luas di media sosial. Pernyataan yang sebelumnya dianggap tidak mencerminkan keberpihakan terhadap identitas kebangsaan akhirnya diakui sebagai kesalahan dalam penyampaian di ruang publik.
Video tersebut awalnya memperlihatkan suasana yang disebut sebagai “perayaan kecil”. Sang pemilik akun menunjukkan sebuah paket yang telah ditunggu selama empat bulan. Isi paket itu bukan barang bernilai materi, melainkan surat resmi dari Home Office yang menyatakan anak keduanya telah berstatus warga negara Inggris.
Dalam video itu, ia juga memperlihatkan paspor Inggris milik sang anak. Namun, pernyataan yang kemudian menjadi sorotan publik adalah ucapannya mengenai keinginan agar anak-anaknya memiliki kewarganegaraan asing dengan “paspor kuat”, disertai kalimat, “Cukup aku saja yang WNI.”
Unggahan tersebut segera menyebar luas dan memicu perdebatan. Meski video telah dihapus, rekamannya terlanjur viral dan mengundang beragam reaksi, terutama setelah diketahui bahwa yang bersangkutan merupakan awardee beasiswa LPDP di bawah pengelolaan Kementerian Keuangan.
Menuai Kritik karena Dinilai Tidak Sensitif
Banyak warganet menilai pernyataan tersebut tidak tepat disampaikan oleh penerima beasiswa negara yang pendidikannya didanai dari anggaran publik. Kritik bermunculan, sebagian mempertanyakan komitmen moral penerima beasiswa terhadap bangsa, sementara lainnya menilai ucapan tersebut melukai rasa kebangsaan di tengah situasi sosial dan ekonomi yang dinilai menantang.
Beberapa komentar di media sosial menyoroti bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, namun tidak seharusnya disampaikan dengan narasi yang dianggap merendahkan identitas kewarganegaraan.
Di sisi lain, ada pula yang memberikan pembelaan. Sebagian pihak menilai pernyataan tersebut lahir dari kekecewaan pribadi terhadap kondisi tertentu dan tidak bisa langsung dimaknai sebagai penolakan terhadap Indonesia.
Perdebatan ini kemudian berkembang menjadi diskursus lebih luas tentang etika komunikasi publik, tanggung jawab penerima beasiswa negara, hingga batas antara ekspresi pribadi dan sensitivitas kebangsaan.