Rapor Setahun Gubernur: DIR Ungkap Dedi Mulyadi Paling Menyedot Publik, Engagement Tembus 4,2 Miliar

Kedua, respons terhadap krisis, termasuk banjir besar di Sumatera dan Aceh pada November 2025 yang menguji kepemimpinan daerah.

Ketiga, isu integritas dan hukum, seperti relasi dengan KPK dan DPRD, serta dugaan korupsi di sejumlah daerah seperti Jambi dan Riau yang menekan rating performa media hingga menyentuh angka 4 dari 10 bagi gubernur tertentu.

Analisis sentimen menunjukkan perbedaan signifikan antara media massa dan media sosial. Media arus utama mencatat sentimen positif hingga 79 persen.

Sebaliknya, media sosial menjadi ruang apresiasi sekaligus kritik tajam. Instagram, YouTube, TikTok, dan Facebook mencatat atensi tinggi, sementara X menjadi platform paling kritis dengan engagement relatif paling rendah.

Dalam kategori Highest Publication, Dedi Mulyadi berada di posisi teratas. Gubernur Jawa Barat itu membukukan 194,4 ribu pemberitaan media online, 16,1 ribu di media cetak, dan 4,6 ribu di media elektronik. Eksposurnya ditopang narasi kebijakan pro-rakyat, isu sosial, dan konsolidasi wilayah.

Posisi berikutnya ditempati Pramono Anung di DKI Jakarta dengan 153 ribu pemberitaan online, 8,9 ribu cetak, dan 8,3 ribu elektronik. Sementara Khofifah Indar Parawansa di Jawa Timur mencatat 82,7 ribu pemberitaan online, 8,3 ribu cetak, dan 1,5 ribu elektronik, dengan fokus isu ekonomi syariah dan perlindungan sosial.

Dominasi Dedi juga terlihat pada kategori Highest Engagement. Ia meraih 4.256.465.957 engagement dengan audience 25.570.049.700. Konten humanis dan pendekatan langsung ke masyarakat akar rumput menjadi daya tarik utama di TikTok, Instagram, dan YouTube.

Konsistensinya memproduksi konten, termasuk saat menyosialisasikan kebijakan yang memicu perdebatan, justru memperkuat posisinya sebagai pusat perhatian publik.

Pramono Anung mencatat 959.157.202 engagement dengan audience 5.764.849.476. Sementara Muzakir Manaf membukukan 337.185.381 engagement dan audience 1.693.330.015, terutama terdorong isu kearifan lokal dan respons terhadap bencana.

Merujuk riset Mike Walsh (2019), DIR menekankan urgensi kepemimpinan berbasis data dan algoritma.

“Gubernur ke depan tidak bisa hanya bekerja secara administratif. Mereka harus memberikan kebijakan solutif atas permasalahan yang terjadi dan mampu membaca emosi publik di media sosial serta mampu mengkomunikasikan kebijakan secara masif, transparan dan akuntabel. Mengutip apa yang disampaikan oleh Rhenald Kasali (2025), para kepala daerah terutama gubernur bekerja bukan berdasarkan asumsi lama, tetapi men-challenge asumsi tersebut dengan gagasan baru karena saat ini, realitas sudah berbeda sehingga harus cepat beradaptasi dengan perubahan. Selain itu, harmonisasi dengan legislatif adalah kunci menjaga stabilitas pemerintahan,” tambah Neni.