Wamenkeu Ultimatum Penerima LPDP Jaga Sikap dan Jangan Songong: Itu Uang Rakyat

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengingatkan para penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) agar menjaga sikap dan menghargai sumber pendanaan yang mereka terima. Ia menegaskan bahwa pembiayaan pendidikan tersebut berasal dari pajak masyarakat yang dikelola pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Jadi, hormatilah rakyat Indonesia ketika menerima beasiswa dari LPDP. Itu uang rakyat, uang kita bersama, sehingga kalau menerima itu (beasiswa), ya hormati,” kata Suahasi, Selasa (24/2/2026). Ia menjelaskan, dana yang terkumpul dari pajak warga negara sebagian dialokasikan menjadi dana abadi. Hasil pengelolaan dana tersebut kemudian digunakan untuk mendukung program beasiswa LPDP. “Kemudian, dana abadi itu ada hasil pengelolaannya. Hasil pengelolaan itu kita pakai untuk membiayai beasiswa. Jadi, itu uang rakyat,” ujar Suahasil. Pernyataan senada disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menyoroti polemik seorang alumni LPDP bernama Dwi Sasetyaningtyas. Unggahan Dwi Sasetyaningtyas di media sosial memicu kritik publik karena dinilai merendahkan akses paspor Indonesia dan dianggap tidak mencerminkan kebanggaan sebagai warga negara. Purbaya menyatakan pemerintah menyesalkan adanya dugaan pelanggaran komitmen maupun sikap yang tidak selaras dengan tujuan pemberian beasiswa. Ia menegaskan bahwa aturan akan ditegakkan terhadap penerima yang tidak memenuhi kewajibannya. Menurutnya, Direktur Utama LPDP telah berkomunikasi dengan pihak terkait, dan suami DS yang berinisial AP menyatakan kesediaan untuk mengembalikan dana beasiswa yang telah diterima. Selain pengembalian dana, pemerintah juga mempertimbangkan pemberian sanksi tambahan berupa pencantuman nama dalam daftar hitam di seluruh instansi pemerintah bagi pihak yang dianggap melanggar komitmen. Puluhan Awardee Kena Sanksi Secara terpisah, Direktur Utama LPDP Sudarto melaporkan bahwa hingga saat ini terdapat 44 awardee yang dikenai sanksi karena tidak menjalankan kewajiban pengabdian sesuai perjanjian. Dari jumlah tersebut, 8 orang telah dijatuhi kewajiban mengembalikan dana beasiswa, sedangkan 36 lainnya masih dalam tahap evaluasi lebih lanjut. Sudarto menyebutkan bahwa sanksi bagi pelanggaran dapat berupa pengembalian dana beserta bunga serta pembatasan akses terhadap program LPDP di masa depan. Ketentuan tersebut telah tercantum dalam kontrak yang ditandatangani setiap penerima beasiswa. Pemerintah menegaskan komitmen untuk memastikan pengelolaan dana pendidikan tetap akuntabel dan sesuai dengan tujuan awal pembentukan dana abadi pendidikan. (ant/nba)

Wamenkeu Ultimatum Penerima LPDP Jaga Sikap dan Jangan Songong: Itu Uang Rakyat

Berita Terkait

Transjakarta Kecelakaan Tabrak Ojol di Gunung Sahari, CCTV Ungkap Motor Nekat Terobos

Buntut Santri Tewas Dianiaya Brimob, DPR Minta Tes Kejiwaan dan Mental Anggota

Dancer Seksi di Jombang Bangunin Sahur Warga dengan Joget Pakai Sound Horeg

Viral Pria Ngaku Debt Collector Tusuk Warga di Perumahan Tangerang, Polisi Selidiki Pelaku

Topik Terkait

Dwi Sasetyaningtyas

Wamenkeu

Suahasil Nazara

Lpdp

Beasiswa

Viral

Apbn

Purbaya Yudhi Sadewa

Saksikan Juga

Perkembangan Kasus Bripda DP Tewas di Asrama Akibat Dianiaya Senior

Kondisi di Aceh Tengah Selama Tiga Bulan Pascabencana Masih Memprihatinkan

Menag Datangi KPK, Klarifikasi Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi

Waduh! 3 Personel Polisi Riau Ditemukan Positif Narkoba Saat Tes Urine Dadakan

Anak Tewas Diduga Dianiaya Ibu Tiri di Sukabumi, Keluarga Minta Pendampingan KPAI

Pascakecelakaan Bus Transjakarta di Jalur Layang

Viral

Banjir

Jakarta

Prabowo Subianto

Aceh

Kpk