Ketua BEM UGM Ungkap Harapan di Balik Surat ke UNICEF, Bisa Buka Mata Dunia soal Dampak MBG

tvOnenews.com - Langkah Tiyo Ardianto, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), mengirim surat ke United Nations Children’s Fund (UNICEF) masih terus menjadi sorotan.

Tindakan itu dianggap berani, bahkan sebagian menyebutnya nekat, karena langsung menembus kanal internasional tanpa terlebih dahulu melibatkan lembaga negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Namun di balik langkah tersebut, Tiyo menjelaskan ada harapan besar agar dunia tahu bahwa Indonesia sedang menghadapi persoalan serius dalam pengelolaan kebijakan sosial, terutama program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam wawancaranya bersama Abraham Samad di kanal YouTube, Tiyo menegaskan bahwa keputusan BEM UGM untuk berkirim surat ke UNICEF tidak diambil secara tergesa-gesa.

Surat itu lahir dari keprihatinan mendalam atas berbagai ketimpangan kebijakan pemerintah yang menurutnya justru menyingkirkan hak-hak dasar anak dan pendidikan.

“Pemantik dasarnya adalah keputusan seorang anak di NTT yang bunuh diri setelah gagal membeli pena dan buku seharga Rp10 ribu. Itu isu yang luar biasa penting dalam konteks anak-anak,” ujar Tiyo.

“Bunuh diri anak bukan persoalan sederhana. Saya yakin sampai sekarang Presiden enggak tahu bahwa ada peristiwa itu, karena saya yakin orang-orang di sekitar Presiden enggak ngasih tahu bahwa ada kejadian itu," sambungnya.

Tiyo menyebut, kasus anak di Nusa Tenggara Timur (NTT) itu menjadi simbol betapa kebijakan pemerintah telah kehilangan kepekaan terhadap kondisi sosial rakyat kecil.

Ia menganggap peristiwa itu sebagai “alarm moral” yang harus menggugah nurani para pemimpin negara agar memahami bahwa ada ketimpangan besar antara realitas rakyat dan kebijakan negara.

Ketika ditanya mengapa memilih menulis ke UNICEF alih-alih membawa isu tersebut ke peradilan internasional, Tiyo menjawab dengan lugas.

Ia mengatakan bahwa BEM UGM tidak sedang menuntut secara hukum, melainkan berupaya membuka ruang percakapan global agar dunia mengetahui bahwa ada masalah mendasar dalam kebijakan sosial Indonesia.

“Yang mengendalikan kekuasaan itu kan mestinya adalah percakapan publik, apakah itu tentang MBG atau pendidikan, baik di level nasional maupun dunia. Nah, ekuasaan kita ini berjarak dengan realitas sosial masyarakat Indonesia,” ungkap Tiyo.