Lima Tuntutan Utama BEM UI untuk Polri dalam Aksi di Depan Mabes

Mahasiswa berpendapat bahwa aparat penegak hukum kerap digunakan sebagai alat kekuasaan untuk membungkam kritik dan perbedaan pendapat, sehingga bertentangan dengan prinsip demokrasi dan kebebasan sipil.

4. Tuntutan Keempat: Tarik Polri dari Jabatan

Tuntutan keempat menyoroti peran Polri di luar fungsi utamanya. Massa menuntut penegasan batas kewenangan Polri serta penarikan aparat kepolisian dari jabatan-jabatan sipil.

Menurut mahasiswa, keterlibatan Polri dalam jabatan sipil berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, memperlemah prinsip supremasi sipil, serta menjauhkan Polri dari tugas pokoknya sebagai penegak hukum dan pelindung masyarakat.

5. Tuntutan Kelima: Reformasi Polri Harus Nyata

Puncak tuntutan aksi ini adalah dorongan agar Reformasi Polri benar-benar diwujudkan secara konkret. 

BEM UI menuntut hasil nyata reformasi Polri secara struktural, kultural, dan instrumental, dengan melibatkan Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Mahasiswa menilai, wacana reformasi Polri selama ini lebih banyak bersifat normatif dan seremonial, tanpa perubahan signifikan di lapangan. 

Karena itu, mereka meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen, pengawasan, budaya kekerasan, hingga mekanisme akuntabilitas internal. (aha/muu)