Dinasti Kekuasaan Keluarga Mas’ud Menguasai Kaltim Jadi Sorotan, Dari Kursi Gubernur hingga DPR RI

Jakarta, tvOnenews.com - Nama Rudy Mas’ud, Gubernur Kalimantan Timur periode 2025–2030, belakangan menjadi perbincangan luas publik. Bukan semata karena posisinya sebagai orang nomor satu di provinsi kaya sumber daya itu, melainkan akibat polemik pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp8,5 miliar yang memicu kritik tajam masyarakat.

Dari isu tersebut, perhatian publik kemudian bergeser ke satu persoalan yang lebih besar: menguatnya dugaan gurita dinasti kekuasaan keluarga Mas’ud di Kalimantan Timur.

Awal Polemik: Mobil Dinas Rp8,5 Miliar

Sorotan publik bermula dari pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim dengan nilai fantastis. Di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan sensitivitas kondisi ekonomi masyarakat, belanja kendaraan mewah itu dianggap tidak mencerminkan empati kekuasaan. Kritik mengalir deras di media sosial, membuka kembali rekam jejak sang gubernur beserta lingkar kekuasaan yang mengitarinya.

Warganet tak berhenti pada soal mobil dinas. Nama Rudy Mas’ud mulai “dikuliti”, dari latar belakangnya sebagai pengusaha hingga jejaring keluarga yang kini menduduki posisi strategis di berbagai level pemerintahan.

Dari Legislatif Nasional ke Kursi Eksekutif Kaltim

Sebelum menjabat gubernur, Rudy Mas’ud dikenal sebagai politisi yang lama berkiprah di DPR RI. Kepindahannya dari legislatif nasional ke kursi eksekutif daerah menandai babak baru karier politiknya. Namun, langkah ini justru mempertegas dominasi keluarga Mas’ud dalam struktur kekuasaan, bukan hanya di tingkat provinsi, tetapi juga nasional.

Publik menilai, transisi kekuasaan tersebut tidak berdiri sendiri. Ada pola konsolidasi jabatan yang membuat keluarga Mas’ud semakin kuat dan saling mengunci antar-lembaga.

Kakak Ketua DPRD, Adik Gubernur

Salah satu fakta yang paling banyak disorot adalah posisi kakak Rudy, Hasanuddin Mas’ud, yang kini menjabat sebagai Ketua DPRD Kalimantan Timur. Dengan konfigurasi ini, roda eksekutif dan legislatif di tingkat provinsi berada dalam satu lingkar keluarga.

Situasi tersebut memicu kekhawatiran publik soal fungsi check and balance. Ketua DPRD memiliki peran krusial dalam pengawasan kebijakan gubernur, termasuk anggaran dan regulasi strategis daerah. Ketika posisi itu dipegang oleh kakak kandung gubernur, independensi lembaga legislatif pun dipertanyakan.