Tinjau 11 Bandara Perintis Papua, Kaskogabwilhan III Pastikan Aman dari Gangguan KKB

Hubungan yang semakin erat antara prajurit dan warga menjadi fondasi penting dalam menciptakan stabilitas jangka panjang. 

Setiap tindakan TNI, kata Joko, dilakukan secara terukur, profesional, dan berlandaskan hukum serta penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM).

“Dalam menghadapi situasi tertentu, seluruh tindakan tegas dan terukur oleh prajurit TNI dilakukan secara profesional berdasarkan rules of engagement (ROE). Hal ini untuk memastikan setiap langkah sesuai hukum, HAM, etika, serta kebijakan yang berlaku, sekaligus melindungi personel TNI dan warga sipil,” jelasnya.

Pemulihan keamanan bandara perintis bukan sekadar aspek pertahanan, melainkan bagian dari upaya menghadirkan kembali rasa aman, menjamin kelancaran pembangunan, serta memastikan pelayanan publik berjalan tanpa gangguan.

TNI, lanjut Joko, berkomitmen hadir sebagai pelindung masyarakat sekaligus mitra pembangunan di Tanah Papua. 

Penindakan terhadap gangguan keamanan dilakukan demi melindungi hak dasar warga untuk hidup damai, sejahtera, dan bermartabat di tanah kelahirannya.

Dengan pengamanan 11 bandara perintis Papua oleh TNI, harapan masyarakat untuk kembali beraktivitas normal semakin terbuka lebar. 

Stabilitas keamanan yang terjaga menjadi fondasi kokoh bagi terwujudnya Papua yang aman, maju, dan sejahtera dalam pangkuan NKRI.

“Bersama masyarakat, tokoh adat, pemuka agama, serta seluruh unsur penyelenggara negara di Bumi Cendrawasih, TNI akan selalu menjadi garda terdepan menjaga roda pembangunan bangsa di ufuk timur Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya. (muu)