OTT Kepala Daerah Terus Terjadi, Puan Prihatin: Apa Biaya Politik Terlalu Mahal?

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani menyoroti kembali terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah oleh Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK).

Ia menilai kasus korupsi yang terus berulang menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh antara DPR dan pemerintah.

Puan menyebut maraknya OTT terhadap kepala daerah harus menjadi bahan refleksi bersama, terutama terkait sistem politik dan pengawasan terhadap pejabat daerah.

“Kita harus sama-sama evaluasi antara DPR dengan pemerintah terkait dengan hal tersebut,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2026).

Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik dan Keamanan itu, salah satu hal yang perlu dikaji adalah kemungkinan mahalnya biaya politik dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.

“Apakah kemudian mungkin biaya politik terlalu mahal atau kemudian bagaimana memberikan pendidikan akuntabilitas kepada seluruh kepala daerah,” ujarnya.

Puan juga menekankan pentingnya membangun kesadaran pejabat daerah mengenai tanggung jawab dan akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan.

“Juga bagaimana memberikan kesadaran kepada seluruh kepala daerah bahwa ya akuntabilitas itu penting bukan hanya untuk pengawasan akuntabilitas tapi bagaimana kesadaran untuk sama-sama saling menjaga,” papar dia.

Karena itu, ia menilai evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada satu pihak saja.

“Jadi memang harus evaluasi ke semua lini terkait dengan hal tersebut,” ucap Puan.

Hal ini disampaikan Puan menyusul kabar operasi tangkap tangan terhadap Bupati Sarolangun yang menambah deret kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dalam beberapa waktu terakhir.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Kali ini, lembaga antirasuah tersebut menangkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari bersama Wakil Bupati Rejang Lebong Hendri.

Dalam operasi tersebut, tim penyidik KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti penting, termasuk dokumen dan uang tunai.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik turut menyita beberapa barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki.

“Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti yang di antaranya dokumen, barang bukti elektronik, dan uang tunai,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

KPK mengonfirmasi bahwa uang yang diamankan dalam OTT tersebut berbentuk rupiah.

Namun hingga saat ini, lembaga antirasuah belum mengungkap jumlah uang yang disita dari operasi penangkapan tersebut.

“Untuk uang tunai, nanti kami sampaikan,” kata Budi.

Saat ini, Bupati Rejang Lebong, Wakil Bupati Rejang Lebong, serta tujuh orang lainnya masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK.

Sesuai ketentuan hukum, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut.

OTT ke-8 KPK di Tahun 2026

Penangkapan terhadap Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong ini menjadi OTT kedelapan KPK sepanjang tahun 2026.

Sejak awal tahun, KPK memang cukup agresif melakukan operasi penindakan terhadap berbagai dugaan kasus korupsi di sejumlah sektor. (rpi/iwh)