Efek Perang Timur Tengah, 2.000 Jemaah Umrah Indonesia Sempat Gagal Pulang Terdampar di Luar Negeri

Jakarta, tvOnenews.com - Kabar kurang mengenakkan datang dari ribuan jemaah umrah asal Indonesia. Sekitar 2.000 jemaah dilaporkan sempat mengalami hambatan besar untuk pulang ke tanah air. 

Masalah utama muncul pada rute penerbangan yang menggunakan sistem transit, yang terdampak langsung oleh situasi keamanan di Timur Tengah.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan situasi tersebut di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (10/3) malam.

Ia menyebutkan bahwa data terakhir menunjukkan ribuan orang sempat tertahan di luar negeri.

"Yang sempat terjebak itu saya nggak tahu persis datanya, belum ada update, tapi terakhir kan sudah kembali karena ada stranded kan terdampar, itu ada sekitar 2.000-an yang berangkat," kata Dahnil.

Kendala ini mayoritas dialami oleh para jemaah yang tidak menggunakan penerbangan langsung (direct flight). Akibat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, jadwal penerbangan lanjutan atau transit mereka menjadi kacau dan tidak menentu.

Dahnil menegaskan bahwa skema transit inilah yang menjadi titik lemah para jemaah saat terjadi gangguan geopolitik. 

“Tadinya, rata-rata yang ter-stranded atau tergagal pulang itu rata-rata karena pesawatnya transit,” imbuhnya.

Persoalan tidak berhenti pada jadwal terbang saja. Melambungnya harga tiket pesawat di tengah situasi konflik juga menjadi batu sandungan bagi jemaah untuk segera memesan penerbangan alternatif. 

Banyak jemaah yang terpaksa menunggu lebih lama di negara transit demi mendapatkan harga tiket yang masuk akal.

"Kemudian harga tiketnya mahal, akhirnya mereka terpaksa banyak yang terhenti sementara di sana untuk mencari tiket yang bisa dijangkau," ujar Dahnil.

Meski sempat mengalami masa-masa sulit, Dahnil mengabarkan bahwa sebagian besar jemaah yang sempat tertahan tersebut kini sudah berangsur-angsur kembali ke Indonesia. 

Saat ini, pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan maskapai dan kementerian terkait agar skenario jemaah yang "terdampar" ini tidak terulang kembali di masa depan. (ant/dpi)