Respons Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Dicegat Demo Mahasiswa, Sikapi soal Banjir Belum Terkendali di Bekasi

Bekasi, tvOnenews.com - Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi diadang demo sekelompok mahasiswa. Itu terjadi seusai menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-29 Kota Bekasi pada Selasa, 10 Maret 2026.

Sekelompok mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara) menyampaikan aspirasinya. Mereka mengkritik sekaligus mempertanyakan penanganan banjir di Kota Bekasi.

Penanganan banjir oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dinilai belum memberikan solusi yang tepat. Masih banyak masyarakat terdampak banjir secara masif.

Dedi Mulyadi mempersilakan massa aksi menyampaikan aspirasinya. Ia memahami bahwa penanganan banjir di Bekasi belum optimal.

"Belum optimal. Nanti saya evaluasi ya," ujar Dedi Mulyadi dikutip, Rabu (11/3/2026).

Dedi Mulyadi Cari Problem Penyebab Banjir di Bekasi

KDM sapaan akrabnya, akan mengevaluasi penyebab banjir di Kota Bekasi. Ia memahami banjir yang terjadi belakangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat Bekasi.

Ia kemudian mendengar aspirasi terkait pembangunan polder di sejumlah kecamatan. Kehadiran polder diharapkan sebagai salah satu solusi menangani banjir di Kota Bekasi.

Pembangunan polder air merupakan bagian program strategis. Program ini merupakan salah satu strategi dicanangkan Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi sendiri membangun polder air di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Cijambe.

Namun, nyatanya polder di beberapa kecamatan tidak berfungsi secara efektif. Banyak wilayah di Bekasi masih terendam banjir, terutama yang dekat dari polder.

Wali Kota Bekasi dinilai selalu menghindar saat ingin ditemui dan diminta klarifikasi. Mahasiswa pilih menyampaikan aspirasi secara langsung kepada KDM.

Mantan Bupati Purwakarta ini menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dan Kota Bekasi akan terus mengkaji dan evaluasi penanganan permasalahan banjir di Bekasi.

"Nanti kita evaluasi problemnya di mana saja secara teknis. Karena evaluasinya harus teknis," tegasnya.

Ia menjelaskan, proses evaluasi penanganan banjir tidak berlangsung cepat. Tentu pemerintah harus menghadirkan ahli dalam urusan perairan.

Kehadiran para ahli perairan menjadi salah satu kolaborasi dibentuk pemerintah. KDM menegaskan, penanganan banjir menjadi salah satu fokusnya.