Respons Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Dicegat Demo Mahasiswa, Sikapi soal Banjir Belum Terkendali di Bekasi

Bekasi, tvOnenews.com - Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi diadang demo sekelompok mahasiswa. Itu terjadi seusai menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-29 Kota Bekasi pada Selasa, 10 Maret 2026.

Sekelompok mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara) menyampaikan aspirasinya. Mereka mengkritik sekaligus mempertanyakan penanganan banjir di Kota Bekasi.

Penanganan banjir oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dinilai belum memberikan solusi yang tepat. Masih banyak masyarakat terdampak banjir secara masif.

Dedi Mulyadi mempersilakan massa aksi menyampaikan aspirasinya. Ia memahami bahwa penanganan banjir di Bekasi belum optimal.

"Belum optimal. Nanti saya evaluasi ya," ujar Dedi Mulyadi dikutip, Rabu (11/3/2026).

Dedi Mulyadi Cari Problem Penyebab Banjir di Bekasi

KDM sapaan akrabnya, akan mengevaluasi penyebab banjir di Kota Bekasi. Ia memahami banjir yang terjadi belakangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat Bekasi.

Ia kemudian mendengar aspirasi terkait pembangunan polder di sejumlah kecamatan. Kehadiran polder diharapkan sebagai salah satu solusi menangani banjir di Kota Bekasi.

Pembangunan polder air merupakan bagian program strategis. Program ini merupakan salah satu strategi dicanangkan Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi sendiri membangun polder air di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Cijambe.

Namun, nyatanya polder di beberapa kecamatan tidak berfungsi secara efektif. Banyak wilayah di Bekasi masih terendam banjir, terutama yang dekat dari polder.

Wali Kota Bekasi dinilai selalu menghindar saat ingin ditemui dan diminta klarifikasi. Mahasiswa pilih menyampaikan aspirasi secara langsung kepada KDM.

Mantan Bupati Purwakarta ini menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dan Kota Bekasi akan terus mengkaji dan evaluasi penanganan permasalahan banjir di Bekasi.

"Nanti kita evaluasi problemnya di mana saja secara teknis. Karena evaluasinya harus teknis," tegasnya.

Ia menjelaskan, proses evaluasi penanganan banjir tidak berlangsung cepat. Tentu pemerintah harus menghadirkan ahli dalam urusan perairan.

Kehadiran para ahli perairan menjadi salah satu kolaborasi dibentuk pemerintah. KDM menegaskan, penanganan banjir menjadi salah satu fokusnya.

"Nanti saya dan tim akan evaluasi problemnya di mana saja dan kita cari solusi," jelasnya.

Seorang mahasiswi langsung bertanya terkait kapan proses evaluasi dari pemerintah. Masyarakat Kota Bekasi benar-benar membutuhkan tindakan cepat dari pemerintah.

Skakmat Mahasiswi terkait Perbandingan Banjir di Bekasi Tahun 2026

KDM pun langsung menjawab pertanyaan tersebut. Ia bahkan kembali memberikan pertanyaan soal tingkat volume banjir di Kota Bekasi antara tahun 2025 dan 2026.

Menurut mahasiswi itu, tingkat banjir di Kota Bekasi yang lebih parah terjadi pada tahun 2026. Namun KDM justru skakmat jawaban tersebut.

"Nggak, tahun kemarin," ucap KDM.

Ia kembali menegaskan, proses evaluasi tidak membutuhkan waktu sebentar. Pasalnya, pemerintah sedang mengkaji agar penanganan banjir di Bekasi efektif dan tepat.

"Evaluasi tidak bisa sekaligus nanti secara bertahap," lanjut dia.

Sebelumnya, Gubernur Jabar ini juga membahas tentang permasalahan banjir. Ia menyampaikan hal tersebut dalam rapat paripurna HUT Kota Bekasi ke-29 di Gedung DPRD Kota Bekasi, Selasa, 10 Maret 2026.

Ia mengingatkan Wali Kota Bekasi, bahwa dirinya dan Pemprov Jabar menargetkan Bekasi bebas banjir. Ia menginginkan pembangunan polder atau embung penampung air benar-benar mampu mengendalikan banjir.

Ia memuji adanya langkah penghijauan dan mengatasi bangunan liar di wilayah Bekasi. Akan tetapi, ia mengingatkan agar Pemkot Bekasi tidak cepat berpuas diri.

"Target saya, Bekasi bebas banjir. Tidak boleh lagi beralasan itu urusan BBWS, Kementerian PU dan pusat, bukan lagi berbicara soal kewenangan terus. Sudah saja, kita bereskan dengan Jabar. Kita sinkronkan anggaran," imbau KDM.

(hap)