Orang Tua Murid Bingung, SMK IDN yang Berakreditasi A Kok Tiba-Tiba Dinonaktifkan Izinnya?

Dalam pertemuan itu, beberapa opsi disampaikan, khususnya untuk memastikan siswa kelas XII tetap dapat menyelesaikan pendidikan mereka.

Namun komite orang tua kemudian memperoleh informasi bahwa keputusan gubernur mengenai pembatalan izin operasional SMK IDN sebenarnya telah ditandatangani sejak 19 Januari 2026.

Akses DAPODIK Sempat Dinonaktifkan

Orang tua siswa juga sempat dibuat khawatir ketika akses Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) sekolah dinonaktifkan sejak 28 November 2025.

Penonaktifan tersebut terjadi tanpa pemberitahuan resmi kepada pihak sekolah maupun komite orang tua.

Kondisi ini sempat menimbulkan kecemasan karena siswa kelas XII sedang dalam proses pendaftaran Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

Setelah dilakukan komunikasi dengan pihak terkait, akses DAPODIK akhirnya kembali dibuka sehingga siswa dapat melanjutkan proses pendaftaran.

Keputusan Pembatalan Izin Baru Disampaikan Maret 2026

Berdasarkan informasi yang diterima komite sekolah, pihak yayasan dan manajemen sekolah dipanggil oleh Dinas Pendidikan pada 3 Maret 2026 untuk diberitahukan mengenai keputusan gubernur terkait pembatalan izin pendirian SMK IDN.

Informasi tersebut kemudian disampaikan kepada komite orang tua pada 4 Maret 2026.

Yang menjadi perhatian orang tua adalah keputusan tersebut diketahui telah ditandatangani sejak 19 Januari 2026, namun baru disampaikan kepada pihak sekolah pada awal Maret.

Keputusan Datang Saat Siswa Hadapi Ujian

Keputusan pembatalan izin sekolah tersebut disampaikan pada saat kegiatan belajar mengajar masih berlangsung normal.

Pada saat yang sama:

• Siswa kelas XII sedang menghadapi ujian

• Sebagian siswa sedang mengikuti proses SNBP

• Sebagian siswa mempersiapkan SNBT

• Beberapa siswa telah diterima di perguruan tinggi

• Siswa kelas X dan XI sedang mempersiapkan ujian semester

Situasi ini membuat para orang tua semakin cemas karena keputusan tersebut berpotensi memengaruhi masa depan pendidikan anak-anak mereka.

Para orang tua berharap pemerintah dapat memberikan solusi yang jelas agar proses pendidikan siswa tetap berjalan tanpa mengorbankan masa depan mereka. (nsp)