Orang Tua Murid Bingung, SMK IDN yang Berakreditasi A Kok Tiba-Tiba Dinonaktifkan Izinnya?

Setelah adanya arahan dari Cabang Dinas Pendidikan, siswa dari lokasi tersebut kemudian direlokasi ke pusat kegiatan belajar di Jonggol. Pihak sekolah juga telah menyampaikan keputusan relokasi tersebut kepada orang tua siswa dan mereka mengikuti arahan tersebut.

Permasalahan Dokumen Perizinan Bangunan

Selain persoalan cabang pendidikan, pemeriksaan perizinan sekolah juga menemukan adanya ketidaksesuaian pada salah satu dokumen pendukung, yaitu dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Menurut penjelasan pihak sekolah kepada komite orang tua, proses pengurusan perizinan sebelumnya dilakukan melalui pihak konsultan atau vendor yang menangani proses perizinan secara profesional.

Kerja sama tersebut dilakukan melalui kontrak resmi antara Yayasan IDN dan pihak vendor yang bertugas mengurus perizinan.

Proses perizinan tersebut disebut telah melalui berbagai tahapan verifikasi oleh instansi terkait, termasuk kunjungan dari dinas yang berwenang hingga akhirnya izin operasional sekolah diterbitkan pada tahun 2023.

Setelah mengetahui adanya ketidaksesuaian dokumen tersebut, pihak sekolah menyatakan telah melakukan langkah perbaikan dengan mengajukan kembali penyesuaian dokumen PBG sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai bagian dari proses tersebut, Yayasan IDN juga telah memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang menjadi salah satu syarat dalam perizinan pembangunan.

Komite Orang Tua Audiensi dengan Dinas Pendidikan

Pada 12 Januari 2026, komite orang tua siswa melakukan audiensi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung untuk menyampaikan aspirasi terkait keberlangsungan pendidikan siswa.

Pertemuan tersebut diterima oleh Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Jawa Barat, Eddy Purwanto.

Dalam audiensi itu disampaikan bahwa draft keputusan gubernur mengenai pembatalan izin operasional SMK IDN telah disiapkan.

Komite orang tua juga menyerahkan petisi yang berisi permohonan agar kegiatan pendidikan di sekolah tersebut tetap dapat berjalan demi melindungi masa depan para siswa.

Rapat Koordinasi Bahas Opsi Penyelamatan Siswa

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Jawa Barat kemudian mengundang komite sekolah dan perwakilan orang tua siswa untuk mengikuti rapat koordinasi pada 5 Februari 2026.

Rapat tersebut membahas opsi penyelamatan siswa apabila keputusan gubernur terkait pembatalan izin operasional sekolah ditandatangani.