Kejagung Panggil Pejabat Pemprov Bali terkait Pungutan WNA, Koster: Minta Informasi dan Data!

“Kenapa kurang optimal ya karena imigrasi, jadi itu yang harus diurusi bukan mempersoalkan yang bukan kaitannya, yang harus kita selesaikan adalah bagaimana melibatkan imigrasi dalam proses pungutan itu,” kata Gubernur Koster.

Dalam pemanggilan Kejagung, Koster mengatakan terdapat tujuh pimpinan perangkat daerah yang dimintai informasi dan data, beberapa seperti Satpol PP Bali, BPKAD, Karo Hukum, Bapenda, dan Dinas Pariwisata.

Seluruhnya telah menghadap kejaksaan, dan Gubernur Bali memastikan semuanya berjalan baik karena dalam pemanggilan justru jaksa agung membantu agar PWA optimal.(ant)