Pemerintah Mau Efisiensi Lagi, Ini Belanja Kementerian/Lembaga yang Dipotong

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah menyiapkan langkah penghematan belanja atau efisiensi anggaran di sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) guna memastikan defisit APBN tetap terkendali di kisaran 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut kebijakan ini merupakan bagian dari skenario antisipasi apabila tekanan ekonomi global semakin meningkat, terutama akibat lonjakan harga minyak dunia yang berpotensi berdampak pada harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri.

"Jadi yang pertama tadi terkait dengan skenario Itu adalah skenario saat kita kritis atau krisis. Nah langkah yang diambil per hari ini adalah pemotongan anggaran supaya defisit tidak lewat daripada 3%," ujar Airlangga, Senin (16/3/2026).

Ia menjelaskan, besaran pemangkasan anggaran di masing-masing K/L masih dalam tahap perhitungan dan belum bersifat tetap. Keputusan akhir akan sangat dipengaruhi oleh dinamika harga energi global serta kondisi penerimaan negara, termasuk dari sektor komoditas.

Pemerintah, lanjutnya, juga terus mengamati perkembangan ekonomi secara berkala. Evaluasi kebijakan fiskal dilakukan secara fleksibel dengan melihat data terbaru setiap bulan sebelum menentukan langkah lanjutan.

"Kami sudah dengan Menteri Keuangan dan beberapa Menteri dari K/L besar sudah mempersiapkan apa saja yang bisa diefisientkan," tuturnya.

Dalam implementasinya, efisiensi akan menyasar berbagai pos belanja, mulai dari pengeluaran barang dan jasa hingga biaya operasional lainnya. Beberapa di antaranya mencakup perjalanan dinas, pengadaan peralatan, serta belanja aparatur termasuk rekrutmen aparatur sipil negara (ASN).

"Efisiensi itu bisa macam-macam, bisa dari belanja jasa, belanja perjalanan dinas, belanja aparatur, belanja peralatan," ucap Airlangga.

Selain itu, program-program yang dinilai bukan prioritas utama juga akan ditinjau ulang untuk kemungkinan penyesuaian anggaran. Meski begitu, seluruh rencana tersebut masih menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden Prabowo Subianto sebelum benar-benar dijalankan.

"Masing-masing K/L juga ada program nanti yang bisa disisir. Jadi mungkin itu saja yang kita persiapkan sampai saat sekarang. Nanti sesudah datanya diselesaikan dan sudah dilaporkan ke Bapak Presiden, nanti baru kita umumkan lagi kepada teman-teman," ucapnya.