Pengamat Kritik Pemerintah Jangan hanya Sibuk Buat Aturan dan Undang-Undang

Di tengah berbagai persoalan domestik itu, muncul pula paradoks lain dalam arah kepemimpinan nasional saat ini. Presiden Prabowo Subianto terlihat sangat aktif dalam berbagai isu global, mulai dari diplomasi konflik di Palestina hingga upaya memperkuat posisi Indonesia dalam forum internasional seperti BRICS.

Tentu secara diplomatik langkah-langkah ini tentu penting. Namun bagi banyak warga di dalam negeri, persoalan ekonomi sehari-hari justru terasa lebih mendesak.

Kontroversi bahkan muncul ketika pemerintah memutuskan bergabung dalam sebuah inisiatif internasional yang dikenal sebagai Board of Peace, yang disebut-sebut memerlukan komitmen iuran tahunan mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara kurang lebih Rp17 triliun.

Di tengah situasi ekonomi domestik yang sedang menuntut efisiensi di berbagai sektor, mulai dari penghematan anggaran hingga pengetatan belanja negara, keputusan tersebut menuai kritik dari sebagian kalangan masyarakat. 

Publik mempertanyakan prioritas negara, apakah sumber daya besar itu seharusnya tidak lebih dahulu diarahkan untuk memperkuat pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat di dalam negeri.

"Kesan yang muncul, negara seperti berjalan dengan auto pilot, sementara presiden lebih banyak menerima laporan-laporan indah dari para pembantu di sekelilingnya. Kepemimpinan terasa jauh dari denyut kehidupan rakyat. Padahal rakyat masih berjuang menghadapi harga kebutuhan yang naik, lapangan kerja yang terbatas, dan layanan publik yang belum sepenuhnya memadai," kata dia.

Pieter Zulkifli mengungkapkan setelah lebih dari 1,5 tahun kepemimpinan Prabowo Subianto, perhatian negara seharusnya lebih banyak diarahkan pada kehidupan rakyat sehari-hari. Presiden semestinya sibuk memeluk penderitaan rakyat, menyapa mereka dengan empati, bahkan dengan air mata dan kebajikan.

"Melihat lebih dekat kehidupan masyarakat dan berani bertanya langsung: “Apa yang harus saya kerjakan supaya kualitas pendidikan rakyat semakin baik? Apa yang harus saya lakukan agar pelayanan kesehatan masyarakat tidak dimonopoli oleh sekelompok dokter dengan mengabaikan keahlian dokter-dokter lainnya?" katanya.

Bagi dia, mencintai dan memperjuangkan kepentingan rakyat sendiri jauh lebih mulia daripada sibuk dengan berbagai kegiatan politik luar negeri yang pada akhirnya justru berpotensi merugikan kepentingan bangsa dan negara.