ATVSI Komitmen Hadirkan Tayangan Televisi yang Lestarikan Nilai Pancasila

Sleman, DIY - Wakil Ketua Umum Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Neil Tobing mengatakan, lembaga penyiaran tetap berkomitmen menghadirkan tayangan yang relevan untuk penonton. Lembaga penyiaran di bawah naungan ATVSI juga akan tetap melestarikan nilai-nilai Pancasila di layar kaca.

"Lembaga penyiaran juga menjadi agen untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai Pancasila. Termasuk juga sebagai media mempersatukan bangsa," kata Neil pada seminar nasional dalam rangka Konferensi Penyiaran Indonesia di Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta, Selasa (24/5/2022).

Neil yang juga menjabat Direktur Viva Group menjelaskan, sampai saat ini pihaknya tetap tunduk dan patuh pada Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Bahkan sejak awal berdiri, lembaga penyiaran juga terus melakukan evaluasi agar setiap konten yang tayang di layar kaca dapat relevan di masyarakat dan tentunya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

Sebagai contohnya, tayangan program olahraga di televisi yang menjunjung tinggi sportivitas. Kemudian tayangan program religi yang menyampaikan pesan-pesan damai kepada masyarakat.

"Itu merupakan salah satu dari nilai-nilai Pancasila yang diejawantahkan di kehidupan kita sehari-hari," terang Neil.

Sebagai produk peradaban, kata Neil, lembaga penyiaran juga siap melakukan revolusi, evolusi, dan transformasi digital. Utamanya pada era peradaban baru dan revolusi industri 4.0 seperti saat ini.

"Ke depan lembaga penyiaran akan terus berbenah dan meningkatkan kompetensinya agar tayangan yang muncul di layar kaca itu benar-benar dapat dinikmati, dapat menarik perhatian dari masyarakat. Tentunya dengan adanya berbagai perkembangan teknologi, layanan-layanan konten di layar kaca juga harus dapat dinikmati di berbagai platform," bebernya.

Konferensi Penyiaran Indonesia ini merupakan kegiatan yang diinisiasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bersama 12 perguruan tinggi di Indonesia. Ini merupakan konferensi ketiga setelah tahun 2019 digelar di Padang, Sumatera Barat dan 2021 di Makassar, Sulawesi Selatan.

Komisioner KPI Yuliandre Darwis menyebut, kegiatan ini sebagai wadah konsolidasi para praktisi akademisi, pemerintah, media, regulator dan masyarakat sipil. Mereka bergabung untuk duduk bersama membicarakan tentang bagaimana masa depan penyiaran di Indonesia.

"Tentu harapan kita masa depan itu bisa dibahas dituntaskan dengan duduk bersama di sini. Ini lah wadahnya, namanya konferensi penyiaran. Makanya kami berharap kolaborasi ini bukan hanya sebuah seremonial tapi benar-benar taktis dalam sebuah hal-hal kebijakan, itu poin-poinnya," kata Andre.

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta berharap penyiaran bisa menjadi lembaga yang punya kesadaran dan tanggung jawab untuk ikut mendidik anak-anak Indonesia. Di sisi lain, para akademisi juga harus mengambil peran dengan membuat penelitian-penelitian yang kredibel untuk meningkatkan kualitas penyiaran.

"Kami berharap muncul penelitian-penelitian yang kredibel, yang terus mengkritisi kualitas penyiaran dan itu akan sangat membantu KPI karena suara kampus kami harapkan itu suara yang murni intelektual dan itu penting," ucap Sukamta.

Sementara Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Siti Ruhaini Dzuhayatin mendukung kolaborasi semua sektor ini dalam rangka meningkatkan kualitas penyiaran di Indonesia.

"Kami mendukung apa yang sekarang menjadi tanggung jawab dari KPI dan tentu saja dengan berkonsultasi dengan DPR kemudian juga berkolaborasi dengan industri penyiaran tentu pemerintah siap karena bagaimanapun tugas dan program prioritas dan juga program strategis dari pemerintah adalah menghadirkan negara di dalam memproteksi seluruh warga negara Indonesia," pungkas Siti. (Apo/Buz).