Normalisasi Sungai Jadi Prioritas, Satgas PRR Kebut Pemulihan Bencana Sumatera

Jakarta, tvOnenews.com - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menempatkan penanganan infrastruktur sungai di tiga provinsi terdampak sebagai prioritas dalam fase pemulihan jangka panjang.

Upaya ini juga diarahkan untuk mendukung sistem irigasi bagi lahan pertanian dan tambak masyarakat.

Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan normalisasi sungai menjadi langkah penting karena berkaitan langsung dengan kehidupan warga yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan.

Berdasarkan data Satgas, sebagian besar sungai di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara mengalami pendangkalan akibat sedimentasi pascabencana hidrometeorologi.

“Sungai bagi saya penting, ini akan makan waktu panjang untuk sungai karena jumlahnya banyak. Totalnya itu banyak yang sedimen, panjang dan lebar. Penanganan ini mendesak karena berkaitan langsung dengan sawah dan tambak milik warga,” ujar Tito di Jakarta, Senin (23/3/2026).

Data Satgas menunjukkan puluhan sungai di wilayah terdampak mengalami kerusakan dengan tingkat yang beragam, mulai dari sedimentasi berat, tanggul rusak, hingga perubahan alur sungai.

Di Aceh, tercatat 55 sungai terdampak yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk Aceh Utara, Pidie, hingga Subulussalam. Sementara itu, di Sumatera Utara terdapat 48 sungai yang terdampak, mencakup daerah seperti Tapanuli dan Medan. Adapun di Sumatera Barat, sebanyak 43 sungai mengalami kerusakan di wilayah seperti Padang, Pasaman, hingga Pesisir Selatan.

Tito menjelaskan penanganan sungai dilakukan melalui dua pendekatan, yakni langkah darurat untuk mencegah dampak lanjutan serta rehabilitasi dan rekonstruksi guna memastikan perbaikan permanen.

Ia menambahkan, kondisi wilayah yang terdampak secara tersebar menjadi tantangan tersendiri dalam proses pemulihan, berbeda dengan bencana yang terpusat di satu lokasi.

“Kalau kita masuk ke daerah yang dekat sungai itu kena. Jadi ini sifatnya tersebar, sporadis. Itu yang membuat penanganannya membutuhkan waktu,” kata Tito.

Meski demikian, Satgas memastikan proses pemulihan tetap berjalan seiring dengan perbaikan sektor lainnya. Saat ini, sebagian besar jalan nasional telah kembali berfungsi normal sehingga distribusi logistik tidak lagi terganggu dan mendukung percepatan penanganan sungai.

Pemerintah juga memastikan penanganan sungai dilakukan secara terintegrasi dengan pemulihan sektor lain, seperti pertanian, tambak, dan permukiman warga di sepanjang daerah aliran sungai.

Tito menekankan bahwa indikator keberhasilan pemulihan tidak hanya dilihat dari berkurangnya jumlah pengungsi, tetapi juga dari kemampuan wilayah untuk kembali aman dan produktif, termasuk dalam pengelolaan sungai.

“Variabel yang kita lihat bukan hanya pengungsi, tapi juga sungai, sawah, tambak, dan infrastruktur lainnya. Semua itu menjadi bagian dari pemulihan,” pungkasnya. (rpi)