Papua Kembali Bergejolak, Penguatan Peran Negara Dinilai Jadi Kunci Perdamaian

Papua, tvOnenews.com - Situasi keamanan di Papua kembali menjadi perhatian serius setelah rentetan konflik yang terus berulang memicu dampak luas bagi masyarakat sipil. Kondisi ini tidak hanya berkaitan dengan stabilitas keamanan, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan, keadilan sosial, hingga kepercayaan publik terhadap negara.

Di tengah situasi tersebut, desakan agar negara hadir secara nyata semakin menguat. Kehadiran negara dinilai bukan lagi sekadar pilihan kebijakan, melainkan kewajiban konstitusional untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Konflik Picu Pengungsian dan Ketidakpastian

Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI periode 2024–2026, Susana Florika Marianti Kandaimu, mengungkapkan bahwa konflik di Papua telah menimbulkan dampak serius di berbagai wilayah.

Ia menyebut, insiden penembakan di wilayah Papua Pegunungan telah menyebabkan sekitar 20 ribu warga mengungsi dan meninggalkan kampung halaman mereka. Sementara itu, di Papua Barat Daya, pengungsi dari peristiwa Kisor disebut masih hidup dalam ketidakpastian selama lima tahun terakhir.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa konflik yang terjadi tidak hanya bersifat sementara, tetapi meninggalkan dampak jangka panjang bagi masyarakat sipil.

Warga Sipil Jadi Korban Utama

Rentetan konflik di Papua berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Ketakutan, kehilangan tempat tinggal, hingga terbatasnya akses terhadap layanan dasar menjadi realitas yang harus dihadapi warga.

Selain itu, aktivitas ekonomi dan pendidikan juga terganggu, memperburuk kondisi sosial masyarakat di wilayah terdampak. Dalam situasi seperti ini, warga sipil menjadi kelompok paling rentan karena berada di tengah ketegangan yang terus berlangsung.

Karena itu, pendekatan yang hanya mengandalkan aspek keamanan dinilai tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan yang kompleks ini.

Pendekatan Dialog Dinilai Krusial

Dalam upaya meredakan konflik, pendekatan dialog dinilai menjadi salah satu kunci utama. Negara diharapkan membuka ruang komunikasi yang tulus dan setara dengan berbagai elemen masyarakat Papua.

Pihak-pihak yang perlu dilibatkan antara lain:

• Tokoh adat

• Tokoh agama

• Pemuda

• Kelompok masyarakat sipil

Dialog yang dibangun harus berlandaskan kepercayaan dan bertujuan mencari solusi bersama yang berkelanjutan. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dibandingkan langkah yang hanya mengedepankan kekuatan keamanan.