DPR Soroti WFH Bukan Solusi Hemat Energi, Minta Pemerintah Pangkas Listrik Gedung hingga Wajibkan Transportasi Umum

Jakarta, tvOnenews.com - Kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) yang digulirkan pemerintah untuk menekan konsumsi energi menuai sorotan dari DPR RI. Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, menilai langkah tersebut tidak cukup jika tidak diiringi kebijakan konkret di sektor lain.

Ia menegaskan, penghematan energi harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya mengandalkan perubahan pola kerja aparatur sipil negara (ASN).

DPR: WFH Bukan Solusi Tunggal

Ratna Juwita menilai kebijakan WFH berpotensi menjadi langkah instan jika tidak didukung perencanaan matang. Menurutnya, pemerintah harus melihat persoalan energi secara komprehensif, terutama di tengah tekanan global akibat konflik geopolitik.

Situasi global yang memanas, termasuk dampak perang di Timur Tengah yang melibatkan Iran serta Amerika Serikat, menjadi salah satu faktor pendorong pemerintah mengambil langkah penghematan energi.

Namun demikian, Ratna mengingatkan agar kebijakan yang diambil tidak sekadar simbolik.

“WFH bukan solusi tunggal. Jangan sampai kebijakan hemat energi justru diambil secara instan tanpa perencanaan matang dan kajian komprehensif,” ujarnya, Sabtu (28/3/2026).

Dorong Efisiensi Listrik di Gedung Pemerintah

Selain WFH, DPR mendorong pemerintah untuk melakukan efisiensi energi di sektor yang lebih berdampak langsung, salah satunya pengelolaan listrik di gedung-gedung pemerintah.

Ratna menilai, penghematan energi seharusnya dimulai dari internal pemerintah dengan memperbaiki manajemen penggunaan listrik secara sistematis.

Beberapa langkah yang disorot antara lain:

• Pengurangan penggunaan listrik di kantor pemerintahan

• Optimalisasi penggunaan perangkat hemat energi

• Pengawasan konsumsi energi secara berkala

Menurutnya, langkah-langkah tersebut akan memberikan dampak nyata dibandingkan hanya mengandalkan kebijakan WFH.

Transportasi Umum Dinilai Lebih Efektif

Selain sektor listrik, Ratna juga menyoroti pentingnya peralihan ke transportasi umum sebagai bagian dari strategi penghematan energi nasional.

Ia menilai, penggunaan kendaraan pribadi yang masih tinggi menjadi salah satu penyumbang konsumsi energi yang signifikan. Karena itu, pemerintah diminta lebih serius mendorong masyarakat, termasuk ASN, untuk beralih ke transportasi publik.

“Kalau serius ingin hemat energi, jangan hanya mengubah pola kerja ASN. Perbaiki juga manajemen energi di gedung-gedung pemerintah, dorong efisiensi industri, dan optimalkan transportasi publik,” tegasnya.

Kebijakan ini dinilai lebih berkelanjutan karena menyasar sektor dengan konsumsi energi besar, bukan hanya perubahan pola kerja administratif.

Jangan Sekadar Simbolik, Harus Berbasis Data

Ratna juga mengingatkan bahwa kebijakan hemat energi harus disusun berdasarkan data dan prioritas sektor. Ia menilai, langkah yang tidak berbasis kajian berisiko tidak efektif dalam jangka panjang.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki indikator keberhasilan yang jelas serta dampak nyata bagi negara.

“Jangan sampai kebijakan ini terkesan simbolik. Hemat energi harus berbasis data, berbasis sektor prioritas, dan punya dampak nyata,” tambahnya.

Pemerintah Siapkan Pengumuman Resmi WFH ASN

Di sisi lain, pemerintah memastikan bahwa kebijakan terkait WFH bagi ASN telah diputuskan dan tinggal menunggu pengumuman resmi.

Hal ini disampaikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut bahwa keputusan tersebut akan diumumkan langsung oleh Airlangga Hartarto.

“Sudah diputuskan, nanti diumumkan, bukan saya yang ngomong, nanti Pak Menko Perekonomian,” ujar Purbaya.

Pernyataan ini menandakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan langkah strategis dalam merespons tantangan energi yang muncul akibat dinamika global.

Tekanan Global Jadi Latar Belakang Kebijakan

Kebijakan penghematan energi yang tengah disiapkan pemerintah tidak lepas dari situasi global yang tengah bergejolak. Konflik geopolitik yang melibatkan negara-negara besar berdampak langsung pada stabilitas energi dunia, termasuk harga minyak dan pasokan energi.

Indonesia sebagai negara yang masih bergantung pada energi fosil tentu perlu mengambil langkah antisipatif agar tidak terdampak secara signifikan.

Namun, DPR mengingatkan bahwa respons terhadap situasi global tersebut harus dilakukan dengan kebijakan yang terukur, tidak sekadar reaktif.

DPR Minta Langkah Nyata dan Terukur

Sorotan DPR terhadap kebijakan WFH menjadi sinyal bahwa penghematan energi harus dilakukan secara serius dan menyeluruh.

Langkah seperti efisiensi listrik, optimalisasi transportasi publik, hingga pengawasan sektor industri dinilai lebih strategis dibanding kebijakan parsial.

Dengan tekanan global yang masih berlangsung, pemerintah diharapkan mampu merumuskan kebijakan hemat energi yang tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran dan berdampak luas bagi masyarakat. (saa/nsp)