Fasilitas Rampung, Kepala OIKN Pastikan Wapres Gibran Bisa Mulai Berkantor di IKN Tahun Ini

Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah bisa mulai menjalankan tugasnya dari IKN pada tahun ini. 

Hal tersebut dimungkinkan karena kesiapan infrastruktur gedung serta sarana penunjang lainnya yang telah selesai dibangun.

"Tahun ini bisa karena gedungnya sudah jadi, ya, furniturnya juga yang sementara juga sudah," ujar Basuki saat ditemui usai melakukan pertemuan dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/3).

Basuki menambahkan bahwa langkah koordinasi sudah mulai berjalan, di mana sejumlah staf dari kantor Wakil Presiden telah melakukan peninjauan dan persiapan di lokasi Nusantara. "Ada beberapa (staf Wapres) di sana," imbuhnya.

Sebagai pimpinan Otorita IKN yang kini sudah menetap di sana, Basuki sangat menantikan kehadiran sang Wakil Presiden untuk benar-benar berkantor di ibu kota baru tersebut. 

"Kalau saya, rumah saya sekarang di sana, ya. Jadi saya berharap itu terjadi, akan ada beliau benar-benar akan berkantor di sana. Harapan saya," tuturnya.

Sebelumnya, dalam agenda rapat kerja tersebut, Deddy Sitorus selaku Anggota Komisi II DPR RI sempat melontarkan kritik terkait pemanfaatan fasilitas di IKN. 

Ia mendorong agar pejabat tinggi negara, mulai dari Wapres hingga para menteri, segera menempati gedung yang telah rampung agar anggaran negara tidak terbuang sia-sia.

“Dari dulu saya minta itu. Wakil Presiden, Menteri Kehutanan, Menteri Desa, Menteri Transmigrasi sana, dong, tinggal. Uang negara itu barang,” tegas Deddy.

Deddy menekankan bahwa aset negara yang sudah berdiri seharusnya segera diutilisasi. Ia pun menitipkan pesan kepada Basuki agar membicarakan hal ini lebih lanjut dengan Presiden Prabowo Subianto.

“Bagaimana kita memanfaatkan itu, Pak (Basuki)? Tolonglah diskusi dengan Pak Presiden dengan menteri-menteri yang ada supaya kita utilisasi, Pak. Jahat kita sama rakyat, barang berdiri, enggak digunakan, uang dibakar untuk maintenance (perawatan),” ujar politisi tersebut.

Selain membahas soal perpindahan kantor pejabat, dalam rapat tersebut Basuki juga memaparkan sejumlah agenda prioritas OIKN. 

Fokus utama badan tersebut tahun ini mencakup penataan ruang di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) serta kelanjutan pembangunan kompleks perkantoran bagi lembaga legislatif dan yudikatif. (ant/dpi)