- Antara
Sentilan Pedas Gubernur Jabar Dedi Mulyadi: Birokrasi Kita Kebanyakan Bos yang Cuma Bisa Nyuruh
Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membeberkan keberhasilan skema Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Kebijakan yang rutin dilaksanakan setiap hari Kamis tersebut terbukti tidak hanya menghemat biaya operasional, tetapi juga memberikan dampak signifikan pada serapan anggaran.
Dalam keterangannya di Bandung pada Senin (30/3), Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa pola kerja jarak jauh ini justru memicu realisasi belanja anggaran yang melampaui target semula.
Ia menekankan bahwa tolok ukur kesuksesan ASN kini bukan lagi soal presensi di kantor, melainkan dampak nyata pembangunan bagi publik.
"Kita sudah dari dulu jalankan WFH, efektif. Lihat saja produk pembangunannya, berhasil atau tidak. Selama ini administrasi berjalan dengan baik, kemudian realisasi belanja anggaran malah over," tegas pria yang akrab disapa KDM itu di Gedung Sate.
Keberhasilan ini, menurutnya, menjadi sinyal kuat bahwa birokrasi di Jawa Barat mampu tetap produktif tanpa harus selalu terikat pada meja kerja konvensional.
Meski demikian, Dedi memberikan catatan tajam mengenai kondisi internal birokrasi saat ini. Ia menilai struktur pemerintahan masih terlalu "gemuk" di tingkat manajerial, namun minim tenaga teknis di lapangan.
"Problem dari kita ini lebih banyak jabatan struktural, lebih banyak fungsi-fungsi yang menyuruh dibanding yang mengerjakan," ujar sang Gubernur Jabar.
Menanggapi hal itu, Dedi berencana melakukan transformasi besar-besaran untuk mengubah postur birokrasi Jabar.
Ke depan, ia ingin memperkuat porsi tenaga teknis agar setiap kebijakan pemerintah dapat tereksekusi dengan cepat dan dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya berakhir di meja koordinasi.
Melalui perpaduan efisiensi WFH dan penguatan tenaga teknis, Pemprov Jabar optimis dapat menjaga stabilitas fiskal daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih modern.
Di sela-sela momen silaturahmi tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi juga menyampaikan permohonan maaf kepada jajaran pegawainya.
Ia pun mengingatkan seluruh staf untuk fokus menghadapi agenda penting dalam waktu dekat, mulai dari penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) hingga proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (ant/dpi)