Swasta Bebas Pilih Hari WFH, Menaker: Bisa Jumat Jika Ingin Selaras ASN

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa pelaksanaan work from home (WFH) sehari dalam sepekan untuk pekerja swasta bersifat fleksibel. Penentuan harinya tidak diseragamkan oleh pemerintah dan sepenuhnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional masing-masing perusahaan. Menurut dia, perusahaan swasta memiliki ruang untuk memilih hari yang dianggap paling tepat. Opsi tersebut bisa saja dibuat sama dengan skema aparatur sipil negara (ASN) yang menjalankan WFH setiap Jumat, namun tidak menjadi kewajiban. "Masalah hari (pelaksanaan WFH) untuk pekerja swasta sifatnya ketika banyak pilihan hari (perusahaan bisa memilih). (Namun) ketika ingin in line dengan teman-teman ASN itu pilihannya, itu bisa hari Jumat," katanya di Jakarta, Rabu (1/4/2026). Ia menjelaskan, bila perusahaan merasa pola kerja ASN relevan dengan ritme bisnisnya, maka penerapan pada hari Jumat dapat menjadi pilihan. Meski begitu, setiap badan usaha dinilai memiliki kebutuhan dan model kerja yang berbeda-beda. "Tapi masing-masing perusahaan tentu memiliki karakteristik, kekhasan masing-masing sehingga teknisnya kita kembalikan kepada perusahaan masing-masing," ujar dia. Karena sifatnya masih berupa imbauan, pemerintah tidak menetapkan aturan baku mengenai hari pelaksanaan WFH bagi sektor swasta. Dengan demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan manajemen perusahaan. Selain itu, Menaker menyampaikan evaluasi kebijakan WFH untuk pekerja swasta, termasuk BUMN dan BUMD, akan dilakukan dalam dua bulan, menggunakan pendekatan yang sama seperti evaluasi pada ASN. "Yang akan dievaluasi adalah terkait nanti dengan himbauan WFH-nya," katanya. Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan meminta pimpinan perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD mulai menjalankan kebijakan WFH satu hari setiap minggu efektif sejak 1 April 2026. "Kami ingin tanggal 1 April ini menjadi momentum nasional bersama. Jadi imbauan ini untuk bisa dipedomani untuk dilaksanakan efektif mulai hari ini," ujar dia. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/III/2026 mengenai WFH dan optimalisasi pemanfaatan energi di tempat kerja. Dalam aturan itu, perusahaan tetap diwajibkan memenuhi seluruh hak pekerja selama menjalani WFH, mulai dari upah penuh hingga hak cuti tahunan. Namun, penerapan kebijakan ini tidak berlaku untuk semua sektor. Beberapa bidang yang mendapat pengecualian antara lain energi, kesehatan, infrastruktur, layanan publik, ritel dan perdagangan, industri produksi, jasa, makanan dan minuman, transportasi-logistik, serta sektor keuangan. (ant/nba)

Swasta Bebas Pilih Hari WFH, Menaker: Bisa Jumat Jika Ingin Selaras ASN

Berita Terkait

WFH Setiap Jumat, ASN Jangan Senang Dulu Pemerintah Pantau via Geo-Location Agar Tak Liburan Long Weekend

Dedi Mulyadi Suruh Siswa Jalan Kaki dan ASN WFH Sebelum Instruksi dari Pusat, Hasilnya Bikin Geleng-geleng

Pemerintah Jamin Produktivitas ASN Tetap Terjaga di Tengah Kebijakan WFH Taktis

Pramono Batasi Perjalanan Dinas ASN, Anggaran Jakarta Dipaksa Lebih Pro Rakyat

Topik Terkait

Wfh

Pekerja Swasta

Asn

Menaker

Yassierli

Saksikan Juga

Jembatan Gantung Putus di Sukabumi, 5 Warga Terjun Bebas ke Sungai

Pola atau Modus Perdagangan Bayi yang Berhasil Diungkap Polisi

Ngaku Tuhan Kedua, Dukun Cabul di Magetan Ditangkap Polisi

Suasana Khidmat Perayaan Jumat Agung di Gereja Katedral

PBB dan Lebanon Berikan Penghormatan Terakhir untuk 3 Prajurit TNI

Hamil dan Menuntut Nikah, Janda Dianiaya Hingga Tewas

Viral

Kpk

Jakarta

Prabowo Subianto

Polda Metro Jaya

Lebaran