Pramono Batasi Perjalanan Dinas ASN, Anggaran Jakarta Dipaksa Lebih Pro Rakyat

“Jika saya telah mengatakan di masa lalu bahwa saya ingin kepala daerah menjadi efisien, saya akan menekankan efisiensi lagi, terutama efisiensi anggaran,” kata Tito di kompleks Istana Kepesidenan, Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2026).

Ia secara spesifik menyoroti perjalanan dinas sebagai pos belanja yang harus ditekan karena kerap tidak mendesak.

“Terutama perjalanan resmi yang tidak penting. Jadi uang itu diarahkan ke program pro-rakyat,” katanya.

Tito juga membuka opsi penguatan kembali mekanisme kerja seperti saat pandemi COVID-19, termasuk pengawasan ketat terhadap ASN saat WFH melalui perangkat digital.

Dengan kombinasi pemangkasan perjalanan dinas dan penerapan WFH, Pemprov DKI kini berada di jalur pengetatan anggaran yang agresif, sebuah langkah yang tidak hanya merespons tekanan global, tetapi juga menguji komitmen birokrasi dalam mengelola uang publik secara lebih akuntabel dan berdampak.(agr/raa)