Akibat Fenomena Ini, Legislatif Beri Rapor Merah ke Pemprov Jabar di Bawah Pimpinan Dedi Mulyadi

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintahan era Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi atau akrab dikenal KDM dinilai memiliki catatan kelam.

Hal ini diungkapkan oleh Komisi IV DPRD Jabar yang membongkar catatan kritis terhadap Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur 2025.

Pasalnya, Komisi IV DPRD Jabar menyoroti adanya fonemena tunda bayar serta penumpukan anggaran diakhir tahun yang dinilai mengganggu stabilitas fiskal daerah.

Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Daddy Rohanady mengatakan pihaknya menemukan adanya ketidakteraturan pembayaran pada sektor perhubungan dan bina marga. 

Ia mengaku kondisi yang terjadi memaksa legislatif menuntut disiplin perencanaan yang lebih ketat agar pengelolaan keuangan daerah tidak terus-menerus terjebak dalam pola penagihan yang tidak ideal.

Tak tanggung-tanggung, legislatif turut memberi rapor merah kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar di bawah pimpinan Dedi Mulyadi.

Sebab, pola penyerapan anggaran dinilai membuat penumpukan hingga berdampak terhadap efektivitas program.

"Penumpukan di akhir tahun tidak boleh terus terjadi. Perencanaan harus lebih disiplin, dan seluruh pihak termasuk pelaksana pekerjaan wajib mengikuti mekanisme penagihan sesuai termin," katanya.

Selain masalah teknis anggaran, DPRD Jabar turut juga menyoroti kegagalan pencapaian indikator makro khususnya rasio gini (gini ratio) yang masih belum memenuhi target. 

Hal ini dianggap sebagai pekerjaan rumah berat yang memerlukan penanganan serius lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Daddy mendesak setiap OPD untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan bersikap transparan dalam menjelaskan tindak lanjut rekomendasi tahun-tahun sebelumnya guna memutus rantai kegagalan yang berulang.

"Seluruh OPD kami minta menjelaskan capaian kinerjanya secara terbuka, termasuk tindak lanjut atas rekomendasi tahun sebelumnya. Jangan sampai kegagalan yang sama kembali terulang," ucapnya.

Hasil pembahasan LKPJ ini nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi sebagai fondasi untuk memperbaiki pelaksanaan program ke depan agar lebih akuntabel dan tepat sasaran.(ant/raa)