Serius dengan Aturan Tanpa KTP, Dedi Mulyadi Kejar 5 Juta Penunggak Pajak Kendaraan: Samsat Bisa Tiru Perbankan

"Kalau saya ingin konsisten saja. Kalau nggak pakai KTP pertama, ya sudah dianggap mati saja. Yang tidak punya KTP pemilik pertama, harus konsisten," terangnya.

"Jangan satu sisi kita bikin aturan begini, tapi sisi lain bisa lolos. Tidak boleh," sambungnya.

Ia berharap kebijakan tanpa KTP pemilik pertama sebagai awal reformasi pelayanan yang lebih luas, terutama di lingkungan Samsat di Jabar.

Mantan anggota DPR ini berpendapat, administrasi yang terhambat bisa membawa penumpukan tunggakan. Ia tidak habis pikir jika hal ini terus terjadi, bisa melampaui lima juta unit kendaraan.

Dampak tidak membayar PKB, lanjut dia, hal ini juga mengarahkan masyarakat susah membayar iuran Jasa Raharja. Efeknya tidak memperoleh jaminan beban biaya perawatan korban kecelakaan.

"Apa dampaknya? Balik lagi ke Pemprov. Pemprov itu berapa puluh miliar? Biaya mengobati orang kecelakaan tanpa jaminan Jasa Raharja," bebernya.

Untuk itu, ia memasang target besar. Setidaknya lima juta warga Jabar yang masih menunggak bisa mampu membayar pajak kendaraan.

"Kalau yang lima juta bayar, pendapatan pemerintah menjadi meningkat. Kemudian, kalau pendapatan pemerintah meningkat, belanjanya benar, belanja infrastruktur menjadi baik. Kemudian, nanti ada uang lebih, diasuransikan segera," tegasnya.

KDM Bandingkan Layanan Pajak Kendaraan dengan Perbankan

Lebih lanjut, KDM menyoroti layanan perbankan. Di dalamnya, terdapat kemudahan sehingga bisa menjadi contoh untuk instansi pemerintah.

Ia menumpahkan pendapatnya dari sektor perbankan. Menurutnya, perbankan mampu memberikan layanan sederhana dibalut dengan tingkat keamanan tinggi.

"Kita harus belajar dari perbankan, ke bank ngambil uang nggak usah buku, bawa buku tabungan cukup bawa ATM. Ganti ATM mudah, ganti buku tabungan mudah, transfer mudah, semuanya dimudahkan sehingga perbankan menjadi idola bagi warga Indonesia," ucapnya.

Prinsip kemudahan itu, kata Demul sapaan akrab lainnya, bisa diterapkan Samsat. Layanan ini harus bisa berjalan saat masyarakat melakukan pembayaran pajak kendaraan.

"Pemerintah mengurus (pajak kendaraan) saja susah, orang bayar pajak itu dimudahkan, jangan dipersulit. Ini harapan saya," tukasnya.

(hap)