Sidak ke Tenda Mina, Timwas Haji DPR Temukan Jemaah Tidur di Luar
Jakarta, tvOnenews.com - Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menemukan sejumlah catatan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026, khususnya pada fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Temuan tersebut didapat saat kunjungan anggota tim pengawas ke tenda jemaah haji Kloter 1 Embarkasi Medan di kawasan Mina, Arab Saudi.
Dalam peninjauan tersebut, tim pengawas menemukan sejumlah jemaah harus beristirahat di luar tenda karena kapasitas yang dinilai tidak mencukupi.
Kondisi itu menjadi perhatian DPR untuk dievaluasi bersama pemerintah dan penyelenggara layanan haji.
Ketua Timwas haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyebut persoalan layanan pada fase Armuzna masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan ibadah haji setiap tahun.
Menurutnya, layanan hotel dan akomodasi sebelum puncak haji sudah menunjukkan peningkatan, namun kualitas pelayanan saat Armuzna dinilai masih perlu pembenahan serius.
DPR menyoroti paket layanan Arafah, Muzdalifah, dan Mina yang dinilai justru mengalami penurunan kualitas dibanding tahun sebelumnya.
Salah satu masalah yang banyak dikeluhkan jemaah adalah keterbatasan ruang di tenda dan fasilitas kamar mandi yang tidak sebanding dengan jumlah penghuni.
Selain itu, tim pengawas juga menemukan persoalan koordinasi di lapangan, termasuk terkait pendataan kapasitas tenda dan penempatan jemaah.
Meski nama dan nomor tenda telah disiapkan, kapasitas di beberapa titik disebut tidak mampu menampung seluruh jemaah secara layak.
Keluhan lain yang banyak diterima berkaitan dengan antrean panjang kamar mandi, terutama menjelang waktu salat dan perpindahan jemaah menuju Muzdalifah maupun Mina.
DPR menilai fasilitas dasar seperti sanitasi dan ruang istirahat harus menjadi prioritas utama dalam negosiasi layanan haji ke depan.
Timwas juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas pelatihan petugas kloter agar koordinasi antarbidang seperti transportasi, akomodasi, dan pelayanan jemaah dapat berjalan lebih baik.
Lansia dan jemaah berkebutuhan khusus disebut harus mendapat perhatian lebih dalam sistem pelayanan haji.
DPR mendorong pemerintah dan Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun ini.
Perbaikan layanan dinilai penting mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia setiap musim haji.
