Komdigi Siapkan Roadmap Perang Lawan Hoaks di Era AI, Pemerintah Kejar Disinformasi dengan Teknologi

Dari sisi industri, Agung Pamungkas mengingatkan agar regulasi tidak dibuat secara tergesa-gesa.

“AI terlalu penting untuk tidak diregulasi, tapi terlalu penting pula untuk tidak diregulasi dengan cara yang tepat. Jadi, penting sekali untuk diatur, tapi pengaturannya itu harus baik. Banyak pembuat kebijakan terburu-buru dalam membuat kebijakan baru,” ujarnya.

“Saya rasa dari sudut pandang industri, kita tidak perlu terburu-buru karena kita cukup melihat regulasi yang sudah ada sebagai titik permulaan dan lihat apakah masih ada kesenjangan (gap), jika masih ada gap maka di situlah kita membuat regulasi baru,” lanjut dia.

Sementara itu, perspektif masyarakat sipil disuarakan oleh Nenden Sekar Arum N yang menekankan pentingnya perlindungan hak digital dalam setiap kebijakan AI.

“Jadi, ketika kita berbicara tentang AI dan teknologi yang berkembang, kita harus tahu bahwa pada dasarnya itu adalah hak kita sebagai warga negara. Jadi, kita harus tahu bahwa kita memiliki hak dalam ruang digital, bahkan dalam bidang teknologi,” kata dia.

“Ketika kita berbicara tentang disinformasi atau regulasi, kita harus punya pemahaman yang sama tentang apa itu disinformasi. Kalau tidak, regulasi apa pun akan sangat bermasalah bagi masyarakat sipil. Dan tentu saja, kita masih perlu human oversight untuk memastikan tidak ada false positive atau false negative dalam pendeteksian disinformasi,” imbuhnya.

Tak hanya aspek teknis, roadmap ini juga mengusung pendekatan inklusif melalui prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) untuk memastikan AI tidak melahirkan bias terhadap kelompok rentan.

Di sisi lain, literasi digital masyarakat diperkuat sebagai benteng awal menghadapi disinformasi, termasuk melalui strategi prebunking—edukasi sebelum masyarakat terpapar informasi palsu.

Dengan kombinasi regulasi adaptif, teknologi canggih, dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah menegaskan ambisi menjadikan AI sebagai alat strategis pembangunan nasional yang aman, inklusif, dan berkelanjutan menuju visi Indonesia Emas 2045. (agr/iwh)