Respons Joko Widodo Usai Jusuf Kalla Laporkan Rismon, Siap Buka Ijazah di Pengadilan

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden ke-7 RI Joko Widodo akhirnya memberikan respons tegas terkait polemik ijazah yang kembali mencuat di ruang publik. Melalui kuasa hukumnya, Joko Widodo menyatakan siap membawa persoalan ini ke pengadilan demi kepastian hukum.

Langkah ini muncul setelah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla melaporkan Rismon Sianipar terkait dugaan penyebaran informasi bohong yang menyeret nama sejumlah pihak dalam isu ijazah Joko Widodo.

Kuasa hukum Joko Widodo, Rivai Kusumanegara, menegaskan bahwa pihaknya mendorong agar perkara ini segera dilimpahkan ke pengadilan.

Joko Widodo Dorong Kepastian Hukum, Tak Ingin Isu Berlarut

Menurut Rivai, Joko Widodo ingin polemik ini diselesaikan secara tuntas melalui jalur hukum. Joko Widodo menilai, kepastian hukum penting agar isu ijazah tidak terus berulang di masa mendatang.

Selama ini, kata dia, berbagai pihak telah dimintai keterangan, mulai dari pihak Universitas Gadjah Mada, dosen, hingga rekan Joko Widodo semasa kuliah.

Selain itu, uji laboratorium forensik juga telah dilakukan untuk memastikan keaslian ijazah Joko Widodo.

“Kalau perkara ini tidak diselesaikan di pengadilan, isu ijazah Joko Widodo bisa terus muncul dan mengganggu ruang publik,” ujar Rivai.

Joko Widodo Siap Tunjukkan Ijazah Asli dari SD hingga S1

Dalam proses persidangan nanti, Joko Widodo disebut siap hadir langsung sebagai saksi. Bahkan, Joko Widodo juga akan memperlihatkan seluruh dokumen pendidikan yang dimilikinya.

Mulai dari ijazah sekolah dasar hingga perguruan tinggi akan dibuka di hadapan publik dan media sebagai bentuk transparansi.

Langkah ini diharapkan dapat mengakhiri polemik panjang yang selama ini terus menyeret nama Joko Widodo ke dalam perdebatan publik.

Jusuf Kalla Soroti Dampak Sosial dan Biaya Besar

Di sisi lain, Jusuf Kalla menilai polemik ijazah Joko Widodo telah berlangsung terlalu lama dan menimbulkan dampak luas.

Menurutnya, isu tersebut tidak hanya merugikan Joko Widodo secara personal, tetapi juga berdampak pada masyarakat secara umum.

“Sudah dua sampai tiga tahun, meresahkan masyarakat, membuang waktu, bahkan biaya yang tidak sedikit,” kata Jusuf Kalla.