Airlangga Tegaskan ‘Tameng’ Ekonomi Indonesia Tahan Guncangan Global, Tidak Seperti Krisis 1998

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah menegaskan fondasi ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi kuat dan jauh dari bayang-bayang krisis seperti 1998.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, berbagai indikator makro menunjukkan ketahanan ekonomi nasional tetap solid meski dunia dilanda gejolak.

Dalam paparan kepada media internasional di Jakarta, Airlangga menekankan bahwa kinerja ekonomi Indonesia bahkan unggul di antara negara-negara G20, baik dari sisi pertumbuhan maupun stabilitas fiskal.

“Jauh berbeda dengan situasi tahun 1998. Dari segi ekonomi makro, saya katakan pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) adalah 5,11 persen. Dan proyeksi tahun ini di atas 5,3 persen. Dan kuartal pertama tahun ini, kami optimis pertumbuhan Indonesia di kuartal pertama sekitar 5,5 persen,” kata Airlangga, di Kantor KSP, Jakarta Pusat, dikutip Selasa (14/4/2026).

Sepanjang 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,11 persen—tertinggi kedua di G20 setelah India. Di saat yang sama, defisit anggaran berhasil dijaga di bawah 3 persen, jauh lebih rendah dibanding negara besar lain seperti Amerika Serikat yang mencapai 6,3 persen atau Prancis 4,4 persen.

Proyeksi global dari lembaga seperti IMF dan Bank Dunia yang hanya berada di kisaran 2,6–3,3 persen semakin menegaskan posisi Indonesia yang relatif unggul.

Mengacu pada laporan Bloomberg, peluang Indonesia mengalami resesi hanya sekitar 5 persen, yakni lebih rendah dibanding sejumlah negara besar seperti Jepang dan Amerika Serikat yang masing-masing mencapai 30 persen.

Airlangga menjelaskan, kekuatan utama ekonomi Indonesia terletak pada konsumsi domestik yang menyumbang sekitar 54 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta ketahanan sektor pangan dan energi.

Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia juga diklaim telah mencapai swasembada beras sejak 2025. Produksi mencapai 34,7 juta ton dengan stok Bulog 4,6 juta ton per April 2026 atau tertinggi sepanjang sejarah.

Untuk sektor energi, pemerintah menyiapkan berbagai langkah strategis mulai dari implementasi B50, pengembangan energi surya, hingga peningkatan kapasitas kilang minyak.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disebut berperan sebagai shock absorber dalam menjaga daya beli masyarakat, termasuk melalui penyaluran bantuan sosial.